Keuangan.id – 25 April 2026 | Komisi III DPR RI baru-baru ini menggelar rapat dengar pendapat umum terkait putusan pembebasan Amsal Sitepu dalam kasus dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rapat tersebut menyoroti ketentuan Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa vonis bebas tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Keputusan ini menimbulkan beragam reaksi di publik, khususnya mengingat perbedaan nasib antara Amsal Sitepu dan rekan sejawatnya, Toni Aji Anggoro.
Latihan Kasus Dana Desa Karo
Pada tahun 2020‑2022, Amsal Sitepu, seorang videografer yang mengelola CV Promiseland, ditunjuk untuk membuat video profil desa dengan tarif Rp 30 juta per desa. Audit Inspektorat menemukan bahwa biaya wajar untuk produksi video sejenis berada di kisaran Rp 24,1 juta per desa, menimbulkan selisih yang dijadikan dasar dugaan penyimpangan anggaran. Sementara itu, Toni Aji Anggoro terlibat dalam proyek pembuatan website desa dengan nilai Rp 10 juta per desa, menerima sekitar Rp 5,71 juta per proyek.
Perjalanan Persidangan
Sidang pertama Amsal Sitepu berlangsung pada 1 April 2026. Pengadilan memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan keterlibatan Amsal dalam tindak pidana korupsi, sehingga ia dinyatakan bebas. Sebaliknya, Toni Aji Anggoro dijatuhi hukuman satu tahun penjara, denda Rp 50 juta, serta subsider dua bulan kurungan pada 28 Januari 2026.
Peran Komisi III DPR
Komisi III DPR, yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, menanggapi putusan tersebut dengan menekankan bahwa menurut Pasal 236 KUHAP, keputusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan berupa banding atau kasasi. Anggota Komisi menegaskan bahwa mekanisme ini bertujuan mencegah penyalahgunaan proses peradilan setelah putusan akhir dibentuk.
Faktor-Faktor Penentu Perbedaan Putusan
- Posisi dalam proyek: Amsal Sitepu berperan sebagai penyedia jasa utama yang menandatangani kontrak langsung dengan pemerintah desa, sedangkan Toni hanya berfungsi sebagai operator teknis tanpa kewenangan mengelola anggaran.
- Bukti materiil: Audit menemukan selisih biaya pada proyek video, namun tidak ada bukti transfer dana yang mengarah pada korupsi. Sebaliknya, dalam kasus website, terdapat bukti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai kontrak, menimbulkan indikasi penyalahgunaan dana.
- Respons publik: Kasus Amsal Sitepu menjadi viral di media sosial, memicu tekanan publik yang kemungkinan memengaruhi proses penelaahan kembali oleh jaksa.
Dampak terhadap Aparatur Penegak Hukum
Setelah keputusan pembebasan Amsal Sitepu, Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Danke Rajagukguk, serta Kepala Seksi Pidana Khusus, Reinhard Sembiring, dicopot dari jabatannya. Lima jaksa yang menangani perkara tersebut kini berada di bawah pemeriksaan Kejaksaan Agung untuk menilai potensi kelalaian dalam penanganan kasus.
Implikasi Hukum dan Kebijakan
Penegasan Komisi III DPR bahwa vonis bebas tidak dapat diajukan banding atau kasasi menegaskan prinsip finalitas putusan dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menilai kemungkinan intervensi legislatif pada kasus serupa di masa mendatang.
Kasus Amsal Sitepu dan Toni Aji Anggoro mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dalam proyek kreatif yang melibatkan dana publik. Perbedaan peran, bukti, dan respons publik menjadi faktor utama yang memengaruhi hasil akhir masing‑masing kasus.
Keputusan akhir Komisi III DPR menegaskan bahwa, selama tidak ada bukti baru yang mengubah fakta, vonis bebas Amsal Sitepu tetap final dan tidak dapat digugat kembali melalui jalur banding atau kasasi.
