Keuangan.id – 06 April 2026 | Jakarta, 6 April 2026 – Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, menggelar pertemuan intensif dengan para direksi Pos Indonesia, pimpinan Himpunan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Himbara), serta sejumlah pejabat kementerian terkait. Rapat tersebut menjadi wadah pembahasan tiga agenda utama pemerintah: percepatan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi, rencana konsolidasi BUMN Karya, serta sinergi penggunaan aset negara untuk program 3 juta rumah.
Persiapan Lahan Rusun di Lima Kota Prioritas
Dalam kunjungan ke Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng, Dony menegaskan bahwa BP BUMN tengah memetakan lahan strategis di lima kota utama – Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar – untuk pembangunan hunian vertikal berbasis aset negara. Pemilihan lokasi didasarkan pada permintaan Menteri Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP), Maruarar Sirait, serta potensi integrasi fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat usaha.
Model percontohan yang diusung di Cengkareng menampilkan ekosistem lengkap, dimana setiap unit rusun dilengkapi dengan ruang publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah (MBT). Dony menambahkan, proses pemetaan lahan akan selesai dalam pekan depan dan hasilnya akan diserahkan kepada Menteri PKP untuk penetapan final.
Kolaborasi dengan Swasta dan CSR KAI
Selain aset milik Perum Nasional (Perumnas), BP BUMN juga menyiapkan skema kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membangun 1.000 unit rumah susun di lahan milik KAI. PT Astra International Tbk dipilih sebagai mitra utama, dengan rencana satu unit berukuran 35 m², dua kamar tidur, dan satu kamar mandi. Proyek ini dijadwalkan dimulai tahun ini setelah lahan siap, dan akan menjadi contoh konkret pemanfaatan CSR dalam penyediaan hunian layak.
Merger Besar BUMN Karya: Dari Tujuh Menjadi Tiga Entitas
Pada hari yang sama, Dony menyampaikan perkembangan signifikan terkait rencana konsolidasi BUMN Karya. Pemerintah melalui Danantara, entitas pengelola BUMN, menargetkan penggabungan tujuh perusahaan konstruksi milik negara menjadi tiga entitas kuat pada semester kedua 2026. Perusahaan yang terlibat meliputi PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PT PP, PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya.
Direktur Utama PT Wijaya Karya (WIKA), Agung Budi Waskito, menegaskan bahwa proses merger tidak akan dipercepat sebelum semua perusahaan mencapai kesehatan keuangan yang memadai. Penyehatan neraca, restrukturisasi utang, serta peningkatan transparansi laporan keuangan menjadi prasyarat utama sebelum konsolidasi dilakukan.
Target akhir merger pada kuartal I‑II 2026 diharapkan menghasilkan entitas yang lebih efisien, kompetitif, dan siap bersaing di pasar global. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN serta mengalokasikan sumber daya untuk program perumahan massal.
Pos Indonesia dan Himbara: Peran Strategis dalam Program Perumahan
Pertemuan juga menyoroti peran Pos Indonesia sebagai jaringan logistik terluas di Indonesia. Direksi Pos Indonesia dipersilakan memberikan masukan mengenai distribusi material konstruksi, layanan pembayaran sewa rusun, serta penyediaan layanan digital untuk pemilik hunian. Sementara itu, Himbara berfungsi sebagai forum koordinasi antar kementerian, memastikan kebijakan perumahan terintegrasi dengan agenda pembangunan infrastruktur nasional.
Diskusi menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim kerja lintas sektoral yang akan memantau progres pembangunan rusun, mengkoordinasikan penggunaan lahan, serta mengawasi implementasi merger BUMN Karya. Tim tersebut akan melaporkan perkembangan bulanan kepada BP BUMN dan Kementerian PPK.
Implikasi bagi Masyarakat dan Ekonomi Nasional
Jika semua rencana berjalan sesuai jadwal, pemerintah dapat menambah sekitar 5.000 unit rumah susun dalam satu tahun pertama, dengan potensi penambahan ribuan unit di tahun-tahun berikutnya. Hal ini akan memberikan solusi perumahan terjangkau bagi jutaan keluarga Indonesia, sekaligus menstimulasi sektor konstruksi, manufaktur bahan bangunan, dan industri terkait.
Merger BUMN Karya diharapkan menciptakan sinergi operasional, mengurangi duplikasi proyek, dan meningkatkan daya saing dalam proyek infrastruktur berskala besar. Dampak positifnya akan terasa pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis pemerintah.
Secara keseluruhan, rapat strategis yang dipimpin Dony Oskaria menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mengintegrasikan aset publik, memperkuat BUMN, dan memberikan solusi perumahan yang inklusif. Kolaborasi antara BP BUMN, Pos Indonesia, Himbara, serta mitra swasta menandai langkah konkret menuju target 3 juta rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia.
