Keuangan.id – 04 April 2026 | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp672 miliar kepada pemerintah pusat. Usulan ini bertujuan mempercepat pelaksanaan program 3 juta rumah serta memperkuat proses penataan ruang dan sertifikasi lahan di wilayah‑wilayah prioritas.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI bahwa tambahan dana akan difokuskan pada percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kedua dokumen tersebut menjadi landasan legalitas bagi penataan kawasan permukiman, terutama di daerah‑daerah kumuh yang belum terjangkau oleh program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Anggaran tambahan Rp672 miliar dialokasikan untuk percepatan RDTR, RTRW, dan sertifikasi lahan.
- Fokus utama diberikan pada wilayah dengan tingkat sertifikasi lahan masih rendah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk permukiman kumuh di Jakarta.
- Program 3 juta rumah diharapkan dapat menyasar warga yang tinggal di bantaran rel kereta api dan kawasan padat penduduk lainnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan akan membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian/lembaga demi menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia menegaskan, “Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi” pada pertemuan di Direktorat Jenderan Pajak, Kemenkeu, Jakarta, 21 Maret 2026.
Meski ada kebijakan pembatasan, Menteri Nusron menegaskan bahwa kebutuhan tambahan dana sangat penting untuk menyelesaikan target 3 juta rumah. “Jika menunggu proses PTSL penuh, beberapa wilayah tematik perumahan tidak akan tercakup. Oleh karena itu, tambahan anggaran ini diperlukan,” ujarnya.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, juga menginstruksikan kementerian terkait untuk mempercepat pembangunan hunian layak bagi masyarakat yang tinggal di sekitar rel kereta api. Instruksi tersebut disampaikan setelah kunjungan presiden ke kawasan permukiman padat di Senen, Jakarta, di mana warga melaporkan kondisi hunian yang minim fasilitas dasar.
Pemerintah berkomitmen menyiapkan rumah layak huni lengkap dengan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) bagi warga terdampak. Tambahan anggaran yang diajukan Kementerian ATR/BPN diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan komitmen tersebut.
