Keuangan.id – 15 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Kejaksaan Tinggi Karol (Karo) mengalami perombakan struktural signifikan setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencopot Danke Rajagukguk dari jabatan Kepala Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Karol. Penggantian tersebut diisi oleh Edmond Novvery Purba, seorang jaksa senior yang selama ini dikenal aktif dalam penanganan kasus korupsi tingkat provinsi.
Keputusan pencopotan Danke Rajagukguk muncul di tengah sorotan publik terkait penanganan kasus Amsal Sitepu, seorang pengusaha yang dituduh melakukan praktik suap dan pencucian uang. Meski tidak ada pernyataan resmi yang mengaitkan pencopotan secara langsung dengan kasus tersebut, banyak analis hukum menilai bahwa dinamika internal Kejaksaan Tinggi Karol dan tekanan dari lembaga pengawas menjadi faktor utama.
Profil Danke Rajagukguk dan Latar Belakang Pencopotan
Danke Rajagukguk menjabat sebagai Kepala Kajari Karol sejak Januari 2022. Selama masa jabatannya, ia dikenal dengan pendekatan yang menekankan pada percepatan proses peradilan dan peningkatan transparansi internal. Namun, pada pertengahan tahun 2025, sejumlah laporan internal mengindikasikan adanya perbedaan pandangan antara Rajagukguk dengan pimpinan Kejaksaan Tinggi terkait strategi penanganan kasus besar, termasuk kasus Amsal Sitepu.
Menurut sumber internal, beberapa anggota tim investigasi mengkritik keputusan Rajagukguk yang dianggap terlalu lunak dalam menanggapi rekomendasi penyidikan. Tekanan tersebut semakin kuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan rekomendasi audit atas proses penanganan kasus tersebut, menyoroti potensi konflik kepentingan dan kurangnya koordinasi lintas lembaga.
Edmond Novvery Purba: Sosok Pengganti yang Diharapkan Menstabilkan
Edmond Novvery Purba, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan pernah menempati jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dipilih sebagai pengganti Danke Rajagukguk. Pengalaman Purba dalam menangani kasus korupsi berskala nasional menjadikannya kandidat yang diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Karol.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada hari Rabu, Purba menekankan komitmen untuk memperkuat integritas proses peradilan, meningkatkan sinergi dengan KPK, serta mempercepat penyelesaian kasus yang telah menumpuk. “Kami akan menegakkan prinsip hukum yang adil dan tidak memihak, serta memastikan setiap kasus ditangani dengan profesionalisme tinggi,” ujarnya.
Reaksi Publik dan Dunia Hukum
- Kalangan Akademisi: Profesor Hukum Publik Universitas Indonesia menilai pencopotan ini sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi skandal yang dapat merusak citra institusi.
- Organisasi Masyarakat Sipil: LSM anti korupsi menilai perubahan kepemimpinan ini positif, namun menekankan pentingnya transparansi proses seleksi pengganti.
- Pengacara Praktisi: Beberapa pengacara mengingatkan agar proses transisi tidak mengganggu jalannya perkara yang masih berjalan, terutama yang bersangkutan dengan Amsal Sitepu.
Implikasi terhadap Penanganan Kasus Amsal Sitepu
Kasus Amsal Sitepu, yang melibatkan dugaan suap pejabat daerah dan pencucian uang senilai miliaran rupiah, masih berada pada tahap penyidikan intensif. Dengan hadirnya Purba, diharapkan ada perubahan taktik investigasi yang lebih agresif. Tim penyidik dilaporkan telah menerima arahan baru untuk memperkuat bukti forensik digital dan memperluas jaringan informan internal.
Selain itu, koordinasi dengan KPK diperkirakan akan ditingkatkan melalui rapat rutin bulanan, guna memastikan tidak ada tumpang tindih atau kebocoran informasi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi KPK yang menekankan perlunya mekanisme pengawasan lintas lembaga yang lebih kuat.
Langkah-Langkah Konkret yang Ditetapkan
- Mengadakan audit internal menyeluruh terhadap semua kasus yang sedang diproses di Kajari Karol.
- Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) baru untuk penanganan kasus korupsi berskala besar.
- Mengimplementasikan sistem manajemen dokumen elektronik yang terintegrasi dengan KPK.
- Melakukan pelatihan intensif bagi seluruh jaksa dan staff pendukung terkait etika profesi dan teknik investigasi modern.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat penundaan putusan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Secara keseluruhan, perombakan kepemimpinan di Kejaksaan Karol mencerminkan dinamika internal yang dipengaruhi oleh tekanan eksternal, khususnya kasus korupsi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi. Kedepannya, keberhasilan Edmond Novvery Purba dalam menavigasi tantangan ini akan menjadi indikator utama bagi stabilitas sistem hukum di wilayah Karol.
Jika transisi berjalan lancar, diharapkan tidak hanya kasus Amsal Sitepu yang dapat diselesaikan dengan adil, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi lembaga peradilan lainnya dalam mengelola perubahan struktural yang sensitif.
