Keuangan.id – 01 April 2026 | Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), kembali menjadi sorotan publik setelah berkasnya secara resmi dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Perkembangan terbaru menunjukkan empat anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di instalasi militer. Penyerahan berkas ke Puspom menandai pergeseran penanganan hukum dari kepolisian sipil ke otoritas militer, menimbulkan pertanyaan mengenai ruang lingkup delik dan implikasi politik.
Rangkaian Peristiwa Sejak Penyiraman
Pada malam Kamis, 12 Maret 2026, Andrie Yunus mengalami serangan penyiraman air keras di kawasan Jakarta Pusat setelah selesai menghadiri acara podcast “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Luka yang diderita meliputi area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta mata. Laporan medis menyebut kerusakan kornea mata mencapai 40 persen, menambah keparahan dampak fisik yang diderita.
Segera setelah insiden, pihak kepolisian Polda Metro Jaya membuka penyelidikan. Kombes Iman Imanuddin, Direktur Reserse Kriminal Umum, menyampaikan bahwa tim investigasi menemukan fakta-fakta yang mengarahkan pada keterlibatan personel militer. Hasil penyelidikan tersebut kemudian dilaporkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI pada Selasa, 31 Maret 2026, dimana Iman secara resmi menyatakan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke Puspom TNI.
Keterlibatan Empat Anggota TNI
TNI mengumumkan bahwa empat prajurit yang diduga menjadi pelaku telah diamankan. Identitas mereka adalah:
- NDP – Kapten
- SL – Letnan Satu
- BHW – Letnan Satu
- ES – Sersan Dua
Keempatnya tergabung dalam Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI, dengan latar belakang layanan di Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Mereka ditahan di Pomdam Jaya Guntur sejak 18 Maret 2026 dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas pasal penganiayaan.
Implikasi Hukum dan Penegakan
Pengalihan penanganan ke Puspom menimbulkan perdebatan mengenai klasifikasi delik. Pakar hukum menegaskan bahwa meskipun pelaku berasal dari institusi militer, tindakan penyiraman air keras tetap masuk dalam kategori pidana umum, yakni penganiayaan. Oleh karena itu, proses peradilan dapat melibatkan baik jalur militer maupun sipil, tergantung pada keputusan otoritas terkait.
Puspom TNI hingga kini belum mengeluarkan pernyataan lanjutan tentang tahapan penyidikan atau potensi penjatuhan sanksi. Namun, pernyataan resmi Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa keempat tersangka akan dikenai pasal penganiayaan dan tetap berada di bawah tahanan militer maksimum keamanan.
Reaksi Publik dan Politik
Kasus ini memicu kemarahan di kalangan aktivis hak asasi manusia dan organisasi kemasyarakatan. Mereka menilai bahwa penyerahan berkas ke militer dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Di sisi lain, pihak militer menegaskan komitmen untuk menindak tegas pelaku, tanpa memihak pada latar belakang institusional.
Komisi III DPR RI, melalui rapat dengar pendapat, menuntut kejelasan prosedur penanganan dan mengawasi proses agar tidak terjadi penyimpangan. Anggota DPR menekankan pentingnya perlindungan terhadap aktivis dan penegakan hukum yang setara, terlepas dari status pelaku.
Langkah Selanjutnya
Bergerak ke depan, proses peradilan akan melibatkan pengumpulan bukti forensik, rekaman CCTV, serta keterangan saksi. Pengadilan militer kemungkinan akan menjadi forum utama, namun terdapat ruang bagi pihak berwenang untuk membuka kembali kasus ke pengadilan sipil jika dianggap perlu. Sementara itu, Andrie Yunus menjalani perawatan medis intensif, khususnya untuk pemulihan mata yang mengalami kerusakan signifikan.
Kasus penyiraman air keras ini tidak hanya menjadi sorotan hukum, melainkan juga mencerminkan dinamika hubungan antara lembaga sipil, militer, dan organisasi hak asasi manusia di Indonesia. Penanganan yang transparan dan adil akan menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
