Keuangan.id – 25 April 2026 | Uni Emirat Arab (UEA) mengeluarkan pernyataan resmi yang menyoroti pola baru dalam konflik regional: serangan Iran kini lebih sering ditujukan kepada negara-negara Arab dibandingkan dengan Israel. Penilaian ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah dan upaya pembentukan aliansi pertahanan baru oleh empat negara mayoritas Muslim.
Latar Belakang Konflik
Sejak awal 2025, Iran memperkuat kehadirannya di zona konflik dengan menyediakan drone, rudal balistik, dan pasukan proxy. Namun, data intelijen yang dikumpulkan oleh UEA menunjukkan bahwa sebagian besar serangan tersebut mengincar infrastruktur dan pos militer di negara-negara Arab, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Yaman. Kejadian tersebut dianggap sebagai respons terhadap kebijakan luar negeri negara-negara tersebut yang dianggap menentang kepentingan strategis Tehran.
Data Serangan Iran terhadap Negara Arab
| Negara | Jumlah Serangan (Jan‑Apr 2026) | Jenis Senjata |
|---|---|---|
| Qatar | 12 | Drone kamikaze, roket balistik |
| Arab Saudi | 9 | Rudal jelajah, artileri |
| Yaman (pihak Houthi) | 7 | Roket antipesawat, ranjau darat |
| Israel | 4 | Rudal jarak pendek, serangan siber |
Statistik tersebut menegaskan bahwa Iran serangan Arab jauh lebih intensif dibandingkan dengan aksi terhadap Israel. Analisis para ahli menilai bahwa strategi ini bertujuan menekan koalisi Arab‑Saudi yang secara tradisional mendukung kebijakan anti‑Iran, sekaligus mengalihkan perhatian internasional dari konflik Israel‑Palestina.
Dampak pada Keamanan Regional
Serangan yang menargetkan negara Arab meningkatkan rasa tidak aman di wilayah Teluk. Pemerintah Qatar melaporkan kerusakan signifikan pada fasilitas energi setelah serangan udara pada September 2025. Di Arab Saudi, beberapa instalasi militer mengalami kerusakan akibat rudal jelajah, memaksa negara tersebut mengalokasikan tambahan anggaran pertahanan.
Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak pada keamanan fisik, tetapi juga mengganggu aliran minyak dunia. Harga minyak mentah sempat melambung di atas $95 per barel setelah serangkaian serangan pada akhir Maret 2026, menimbulkan kekhawatiran pada pasar global.
Respons Uni Emirat dan Upaya Aliansi Muslim
UEA menanggapi situasi dengan mengusulkan pembentukan aliansi pertahanan baru yang meniru struktur NATO, melibatkan Pakistan, Mesir, Turki, dan Arab Saudi. Aliansi ini bertujuan menciptakan mekanisme kolektif untuk menanggulangi agresi Iran serta memperkuat koordinasi militer di antara negara mayoritas Muslim.
Latihan militer gabungan antara pasukan khusus Mesir dan Pakistan yang sedang berlangsung di Antalya, Turki, menjadi contoh konkret dari intensifikasi kerja sama. Analisis politik independen menilai bahwa aliansi tersebut dapat menjadi penyeimbang strategis bagi Israel, sekaligus menahan ambisi ekspansionis Iran di dunia Arab.
Implikasi bagi Israel
Walaupun Iran serangan Arab lebih dominan, Israel tetap menjadi fokus utama kebijakan pertahanan Iran. Serangan siber dan rudal jarak pendek yang diluncurkan pada Februari 2026 menegaskan niat Tehran untuk tetap menantang kehadiran militer Israel. Namun, dengan perhatian Iran terpecah antara Arab dan Israel, pihak Tel Aviv memperoleh ruang manuver diplomatik untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab yang juga merasa terancam.
Keputusan UEA untuk menyoroti pola serangan tersebut dapat memperkuat posisi Israel dalam negosiasi keamanan regional, sekaligus memberi tekanan pada Iran untuk mengurangi operasi lintas‑batas yang menargetkan Arab.
Kesimpulan
Pola Iran serangan Arab yang kini lebih intensif menggambarkan perubahan strategi Tehran dalam memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Uni Emirat Arab, bersama dengan empat negara mayoritas Muslim lainnya, berupaya merespons melalui pembentukan aliansi pertahanan yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut tidak hanya berpotensi menahan agresi Iran, tetapi juga menciptakan keseimbangan baru antara Israel dan negara‑negara Arab, yang selama ini berada dalam posisi bersaing. Dengan dinamika yang terus berkembang, masa depan keamanan regional tetap bergantung pada kemampuan negara‑negara terkait untuk menemukan mekanisme kolektif yang efektif.
