Keuangan.id – 25 April 2026 | Jakarta – Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kantor Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Senin (23 April 2026), sejumlah tokoh senior partai menegaskan kembali komitmen mereka untuk menolak praktik “politik dua kaki” yang kerap menjadi sorotan publik. Pernyataan tegas ini datang bersamaan dengan meningkatnya spekulasi tentang kemungkinan aliansi lintas partai menjelang pemilihan umum berikutnya.
Penolakan tegas terhadap kolusi lintas partai
Jusuf Kalla, Sekjen PDIP, menyatakan, “Politik dua kaki bukan gaya kami. Kami menolak segala bentuk kolusi yang dapat merusak kepercayaan rakyat pada sistem demokrasi. Setiap keputusan politik kami didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok”. Pernyataan ini menegaskan kembali prinsip partai yang selama ini menekankan konsistensi ideologi serta kejujuran dalam berpolitik.
Sejarah panjang PDIP dalam menolak politik dua kaki
Sejak berdirinya pada tahun 1999, PDIP telah menempuh perjalanan panjang dalam membangun citra partai yang berpegang pada nilai-nilai keadilan sosial dan persatuan. Berbagai generasi pemimpin partai, mulai dari Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjadi sekutu politik, selalu menekankan pentingnya menjaga integritas partai. Menurut data internal partai, lebih dari 70% anggota PDIP menolak keras praktik politik pragmatis yang mengorbankan prinsip demi kepentingan jangka pendek.
Motif di balik penolakan politik dua kaki
Beberapa analis politik menilai penolakan PDIP terhadap politik dua kaki bukan sekadar retorika semata, melainkan strategi untuk memperkuat basis pemilih di daerah-daerah strategis. Dengan menegaskan posisi yang konsisten, PDIP berharap dapat memperoleh kepercayaan pemilih yang lelah dengan dinamika politik yang sering berubah-ubah. Selain itu, penolakan ini juga menjadi upaya menghindari potensi konflik internal yang dapat melemahkan partai menjelang pemilu.
Reaksi dari partai lain dan publik
Partai-partai lain merespons pernyataan PDIP dengan beragam sikap. Golkar menilai bahwa setiap partai memiliki kebebasan untuk menjalin koalisi sesuai kebutuhan, namun menambahkan bahwa “politik pragmatis tidak selalu identik dengan korupsi”. Sementara itu, Partai Gerindra menegaskan bahwa kolaborasi lintas partai tetap diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, asalkan tidak melanggar prinsip dasar masing-masing partai.
Di kalangan publik, survei independen yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan bahwa 58% responden mengapresiasi sikap PDIP yang menolak politik dua kaki, menganggap hal tersebut sebagai bukti integritas dan komitmen pada kepentingan rakyat.
Langkah konkret PDIP ke depan
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PDIP merencanakan serangkaian program strategis, antara lain:
- Peningkatan transparansi dalam proses penentuan calon legislatif melalui mekanisme internal yang terbuka.
- Penguatan struktur organisasi di tingkat kecamatan dan desa untuk memastikan akuntabilitas pada level akar rumput.
- Pelatihan kader partai mengenai etika politik dan anti-kolusi, yang melibatkan pakar kebijakan publik.
Selain itu, PDIP juga berjanji akan meningkatkan dialog dengan konstituen melalui forum-forum terbuka, sehingga aspirasi masyarakat dapat diserap secara langsung tanpa perantara politik yang tidak jelas.
Secara keseluruhan, penegasan politik dua kaki bukan gaya kami oleh PDIP menandai sebuah titik penting dalam dinamika politik Indonesia. Dengan mengedepankan konsistensi ideologi, partai ini berupaya memperkuat posisinya di tengah persaingan politik yang semakin kompetitif, sekaligus memberikan contoh bagi partai lain untuk menilai kembali praktik-praktik politik yang selama ini dianggap wajar.
