Keuangan.id – 25 April 2026 | Jakarta, 24 April 2026 – Pemerintahan Presiden Prabowo terus memperkuat peran para menteri dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Tiga menteri senior menorehkan langkah signifikan: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan proyek 1.000 unit rumah susun (rusun) di Tanah Abang tetap berjalan; Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Gubernur Sulawesi Utara untuk memperkuat perlindungan pekerja migran; serta Menteri Pembangunan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengingatkan kepala daerah agar terus berbenah melalui National Governance Awards (NGA).
Proyek Rusun Tanah Abang Tetap Lanjut
Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan seluas puluhan hektar milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan Tanah Abang akan dipergunakan untuk membangun 1.000 unit rusun. Setelah memverifikasi kepemilikan tanah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), ia memastikan statusnya “clear and clean” sehingga tidak ada hambatan hukum. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian layak bagi warga perkotaan yang menghadapi krisis perumahan.
- Lokasi: Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Luas lahan: milik PT Kereta Api Indonesia
- Target: 1.000 unit rusun
- Status: Legalitas terkonfirmasi
Sirait menambahkan bahwa pembangunan akan dimulai setelah proses perizinan akhir selesai, dengan harapan selesai dalam tiga tahun ke depan.
MoU Pelindungan Pekerja Migran dengan Sulawesi Utara
Mukhtarudin, Menteri KP2MI, bersama Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menandatangani MoU serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menitikberatkan pada persiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kesepakatan mencakup:
- Peningkatan pelatihan vokasional melalui program SMK Go‑Global.
- Penguatan mekanisme perlindungan dari hulu hingga hilir, termasuk pencegahan penempatan non‑prosedural.
- Pemberdayaan purna pekerja migran dan keluarga mereka di Sulawesi Utara.
Yulius Selvanus menyoroti potensi ekonomi daerah dengan 1,2 juta penduduk usia produktif, namun masih menyimpan 6,12 % pengangguran terbuka. Kerjasama ini diharapkan membuka lapangan kerja formal melalui penempatan tenaga kerja di luar negeri.
Instruksi Menteri Pembangunan Masyarakat untuk Kepala Daerah
Muhaimin Iskandar, Menteri Pembangunan Masyarakat, menyampaikan pesan tegas kepada seluruh kepala daerah pada ajang National Governance Awards (NGA) 2026. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan atas pencapaian birokrasi, serta penggunaan prestasi sebagai pijakan strategis untuk menutup celah kelemahan struktural.
“Jangan cepat puas. Setiap capaian harus diikuti dengan perbaikan yang konkret,” ujar Muhaimin di The Ritz‑Carlton, Mega Kuningan. Pernyataan ini selaras dengan agenda pemerintah memperkuat tata kelola daerah melalui mekanisme penghargaan dan audit kinerja.
SKB 3 Menteri Tetapkan Libur dan Cuti Bersama Mei 2026
Selain inisiatif sektoral, tiga menteri bersama Presiden menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menetapkan enam hari libur nasional serta dua hari cuti bersama pada bulan Mei 2026. Jadwal tersebut meliputi Hari Buruh Internasional (1 Mei), Kenaikan Yesus Kristus (14 Mei), Idul Adha (27 Mei), dan Waisak (31 Mei). Kebijakan ini diharapkan menggerakkan sektor pariwisata domestik serta memberi kesempatan bagi keluarga untuk berkumpul.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh para Menteri Indonesia menunjukkan sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan perumahan, tenaga kerja, dan tata kelola daerah. Langkah-langkah konkret ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Dengan fokus pada penyelesaian masalah struktural dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, harapan publik terhadap kinerja menteri kini berada pada titik krusial. Keberhasilan implementasi proyek‑proyek tersebut akan menjadi ukuran nyata keberhasilan kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.
