Keuangan.id – 10 April 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa peminjam (borrower) tetap wajib melunasi pinjaman fintech sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bila terjadi wanprestasi atau mangkir membayar cicilan, sejumlah konsekuensi hukum dan finansial dapat berdampak signifikan bagi nasabah.
Berbagai konsekuensi yang dapat terjadi
- Penambahan denda dan bunga keterlambatan yang meningkatkan total utang.
- Laporan negatif ke biro kredit (BI Checking) yang menurunkan skor kredit.
- Penempatan dalam daftar hitam (blacklist) yang menyulitkan akses pinjaman di lembaga keuangan lain.
- Penagihan melalui agen penagihan atau penagihan hukum yang dapat berujung pada gugatan.
- Potensi penyitaan aset atau jaminan bila ada perjanjian agunan.
- Pengaruh terhadap riwayat pekerjaan atau reputasi profesional apabila data dibagikan kepada pihak ketiga.
Langkah yang dapat diambil borrower
- Segera menghubungi fintech untuk membicarakan opsi restrukturisasi atau penjadwalan ulang cicilan.
- Mengajukan permohonan penangguhan pembayaran dengan bukti kondisi keuangan yang mendesak.
- Mencari bantuan konsumen atau penasihat hukum untuk meninjau perjanjian dan hak-hak peminjam.
- Melunasi sebagian atau total pinjaman secepat mungkin untuk menghentikan akumulasi denda.
Dengan memahami dampak yang timbul, borrower diharapkan dapat mengelola kewajiban finansial secara lebih responsif dan menghindari konsekuensi yang dapat merugikan jangka panjang.
