Keuangan.id – 05 Mei 2026 | PT Wahana Sarana Terpadu (WST) melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo pada Senin (4/5/2026) dengan tuduhan bahwa proses lelang gedung Hotel Aston Gorontalo yang digelar oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Penanaman Modal (Kejagung) tidak sah. Gugatan tersebut menyoroti dugaan pelanggaran prosedur administratif, ketidaksesuaian penilaian aset, serta kurangnya transparansi dalam penetapan pemenang lelang.
Latarnya: Lelang Hotel Aston Gorontalo
Hotel Aston Gorontalo, sebuah properti berbintang empat yang terletak di pusat kota Gorontalo, sempat menjadi sorotan publik setelah Kejagung mengumumkan rencana lelang pada akhir 2025. Menurut dokumen resmi Kejagung, lelang ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang dinilai kurang produktif. Namun, PT WST, yang merupakan pemilik mayoritas saham di perusahaan pengelola hotel tersebut, menolak hasil penetapan lelang yang menyebutkan nilai jual jauh di bawah nilai pasar.
Poin-poin Gugatan PT WST
- Prosedur lelang tidak mengikuti ketentuan UU No. 1/2004 tentang Penanaman Modal. PT WST menilai bahwa Kejagung tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi pemegang hak untuk mengajukan penawaran tertinggi.
- Penilaian aset tidak objektif. Tim independen yang ditunjuk PT WST menyatakan nilai pasar Hotel Aston Gorontalo berada pada kisaran Rp 250 miliar, sedangkan harga dasar lelang ditetapkan hanya Rp 150 miliar.
- Kurangnya transparansi dalam penetapan pemenang. Dokumen lelang tidak memuat rincian proses evaluasi penawaran, sehingga menimbulkan dugaan manipulasi.
Dalam surat gugatan, kuasa hukum PT WST, Bapak Ahmad Rizal, menegaskan bahwa “Jika lelang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka hasilnya otomatis tidak sah dan harus dibatalkan.” Ia menambahkan bahwa perusahaan siap menempuh jalur hukum lebih lanjut, termasuk upaya banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi.
Respon Kejagung dan Pemerintah
Kejagung melalui juru bicara, Ibu Siti Maulani, menanggapi bahwa proses lelang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh regulator. “Kami berkomitmen untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap lelang aset publik,” ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Rabu (2/5/2026).
Di sisi lain, pemerintah daerah Gorontalo mengindikasikan dukungan terhadap upaya PT WST untuk melindungi nilai aset daerah. Gubernur Gorontalo, Bapak Dr. Ridwan Hidayat, menyatakan bahwa “Kami akan memantau proses hukum ini dengan cermat demi kepentingan publik dan keberlanjutan investasi di sektor perhotelan.”
Persamaan dengan Kasus Hotel Sultan
Kasus sengketa lelang Hotel Aston Gorontalo muncul di tengah serangkaian aksi eksekusi aset publik yang baru-baru ini mengemuka. Pada bulan April 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan penetapan eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan di Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Keputusan itu memberikan dasar hukum bagi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pusat Pengelolaan Kompleks GBK (PPKGBK) untuk melaksanakan pengosongan secara cepat.
Penetapan eksekusi Hotel Sultan menegaskan bahwa “hukum tidak boleh terpengaruh oleh manuver litigasi yang berulang,” kata Kuasa Hukum Kemenetneg, Kharis Sucipto. Meskipun konteksnya berbeda—eksekusi aset vs. lelang—kedua kasus menyoroti ketegangan antara kepentingan pemerintah dalam mengoptimalkan aset publik dan upaya pelaku usaha untuk melindungi nilai investasi mereka.
Implikasi Hukum dan Ekonomi
Jika gugatan PT WST berhasil, potensi dampak ekonominya signifikan. Hotel Aston Gorontalo diperkirakan menyumbang lebih dari 12% pendapatan sektor pariwisata Gorontalo. Pembatalan lelang dapat menunda aliran pendapatan bagi pemerintah daerah, namun sekaligus memberi sinyal bahwa prosedur lelang harus lebih ketat.
Di sisi lain, kegagalan gugatan dapat membuka pintu bagi lebih banyak lelang aset publik dengan nilai yang dipatok rendah, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan investor domestik. Para analis menilai bahwa transparansi dan kepastian hukum menjadi faktor kunci bagi iklim investasi di Indonesia.
Langkah Selanjutnya
Pengadilan Negeri Gorontalo dijadwalkan akan memutuskan perkara ini pada akhir Juli 2026. Sementara itu, PT WST telah menyiapkan tim auditor independen untuk meninjau kembali nilai aset dan mempresentasikan temuan mereka kepada hakim. Kejagung, di sisi lain, berjanji akan memberikan klarifikasi tertulis terkait prosedur lelang yang telah dilaksanakan.
Dengan latar belakang sengketa aset publik yang semakin kompleks, kasus lelang Hotel Aston Gorontalo diprediksi akan menjadi referensi penting bagi kebijakan lelang di masa depan. Baik pemerintah maupun pelaku usaha diharapkan dapat menemukan titik temu yang menjamin keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi regional.
