Keuangan.id – 28 April 2026 | Jakarta – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menjadi sorotan publik setelah video yang menampilkan aksi tamparnya terhadap seorang pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beredar luas di media sosial. Insiden tersebut memicu pertanyaan serius mengenai dugaan keterlibatan BUMD dalam praktik korupsi dan penggunaan dana gaji untuk pembelian narkotika, sebuah informasi yang kini diperoleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerhati kebijakan publik.
Insiden Tamparan dan Reaksi Awal
Menurut saksi mata, aksi tampar terjadi pada sebuah rapat internal BUMD di Medan pada hari Senin pagi. Pegawai yang menjadi sasaran, yang tidak disebutkan namanya demi keamanan, dikabarkan menolak permintaan Bobby Nasution untuk menyampaikan laporan keuangan yang dianggap tidak transparan. Gubernur, yang dikenal memiliki gaya tegas, kemudian menampar pegawai tersebut di depan rekan-rekannya.
Rekaman video yang diunggah ke platform media sosial menunjukkan reaksi beragam, mulai dari kecaman keras hingga dukungan bagi tindakan tegas sang gubernur. Pihak kepolisian setempat segera membuka penyelidikan terkait dugaan kekerasan dan pelanggaran prosedur kerja.
Informasi Dari BNN: Gaji Sebagai Sumber Dana Narkoba
Sementara itu, BNN mengeluarkan pernyataan resmi yang menyingkapkan temuan awal dari penyelidikan mereka. Berdasarkan hasil pemantauan transaksi keuangan di BUMD tersebut, terdapat indikasi bahwa sebagian gaji pegawai dialokasikan untuk pembelian narkotika jenis sintetis, yang kemudian didistribusikan ke jaringan pasar gelap di wilayah Sumut.
BNN menegaskan bahwa mereka masih dalam tahap pengumpulan bukti lebih lanjut, namun data awal menunjukkan pola transaksi yang tidak wajar, termasuk transfer dana ke rekening pribadi yang terkait dengan jaringan narkoba internasional.
Implikasi Politik dan Ekonomi
Kasus ini menambah beban politik bagi Bobby Nasution, yang selama ini dipandang sebagai sosok reformis dan pendukung transparansi dalam pengelolaan BUMD. Di sisi lain, pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Menteri Tito Karnavian, baru-baru ini menyoroti kontribusi Sumut dalam program hibah sebesar Rp260 miliar untuk Aceh, menandakan upaya kolaboratif antar provinsi. Namun, kontroversi ini dapat merusak citra positif tersebut.
Secara ekonomi, dugaan penyalahgunaan dana gaji pegawai untuk narkoba menimbulkan kerugian tidak hanya pada institusi BUMD tetapi juga pada masyarakat luas. Investasi publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat tergerus oleh praktik korupsi dan kejahatan terorganisir.
Respons Pemerintah dan Langkah Selanjutnya
- Polri membuka penyelidikan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Gubernur.
- BNN melanjutkan penyelidikan keuangan dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri alur dana.
- Gubernur Bobby Nasution menyatakan bahwa ia akan memberikan klarifikasi resmi dalam waktu dekat dan menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum.
- Masyarakat sipil menuntut transparansi penuh dan pengawasan independen atas semua BUMD di Sumatera Utara.
Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya pengawasan internal yang kuat serta akuntabilitas pejabat publik dalam mengelola sumber daya negara. Dengan adanya tekanan publik dan investigasi lintas lembaga, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Jika terbukti, tindakan Bobby Nasution dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, sementara BUMD terkait berpotensi mengalami restrukturisasi atau bahkan pembubaran untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Ke depan, masyarakat menanti hasil akhir penyelidikan yang dapat menjadi titik balik bagi upaya pemberantasan korupsi dan narkotika di tingkat provinsi, serta menegaskan kembali pentingnya integritas dalam kepemimpinan daerah.
