Keuangan.id – 15 April 2026 | Pemerintah daerah Jawa Timur mengumumkan kebijakan revolusioner yang mulai berlaku pada tahun 2026: penghapusan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II untuk semua kendaraan bekas. Kebijakan ini sejalan dengan Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta upaya memperlancar administrasi kendaraan di seluruh Indonesia. Bersamaan dengan itu, Korlantas Polri memperkenalkan aturan baru yang memungkinkan pemilik kendaraan membayar pajak tahunan tanpa harus menyerahkan KTP pemilik lama. Kombinasi dua langkah kebijakan ini diharapkan mengurangi beban administratif, meningkatkan kepatuhan pajak, dan menstimulus pasar kendaraan bekas.
Perubahan Besar Pada Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) di Jawa Timur
Mulai 1 Januari 2026, BBNKB II yang selama ini dikenakan pada setiap proses balik nama kendaraan bekas resmi di Jawa Timur dihapuskan secara total. Hanya BBNKB I, yang berlaku pada penyerahan pertama kendaraan baru, yang tetap dipungut. Penghapusan ini diumumkan oleh Rizal Wahyu Putranto, Ketua Tim Kerja Administrasi dan Pelayanan Pajak Bapenda Jawa Timur, dan didukung oleh Bapenda Jawa Timur serta regulasi HKPD No. 1/2022.
Beberapa poin penting yang perlu diketahui masyarakat:
- Biaya BBNKB II menjadi nol rupiah. Tidak ada lagi biaya administrasi yang harus dibayarkan saat melakukan balik nama kendaraan bekas.
- Syarat dokumen tetap berlaku. Pemilik baru harus menyiapkan e‑KTP asli, STNK asli, BPKB atau dokumen elektronik yang setara, serta formulir permohonan balik nama.
- Tanpa perlu KTP pemilik lama. Proses dapat langsung dijalankan dengan identitas pemilik baru, menghindari kebutuhan meminjam atau meminta fotokopi KTP pemilik sebelumnya.
Dengan penghapusan biaya BBNKB II, perkiraan penghematan bagi pembeli kendaraan bekas mencapai ratusan ribu rupiah per transaksi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pergerakan pasar mobil dan motor bekas, terutama di wilayah Jawa Timur yang memiliki volume transaksi tinggi.
Kebijakan Tanpa KTP Pemilik Lama untuk Pembayaran Pajak Tahunan
Di sisi lain, Korlantas Polri melalui Dirregident Brigjen Pol Wibowo mengumumkan fleksibilitas baru dalam proses perpanjangan STNK tahunan. Masyarakat yang tidak memiliki KTP pemilik lama tetap dapat melakukan pembayaran pajak asalkan kendaraan sudah resmi berpindah tangan. Kebijakan ini pertama kali diterapkan di Jawa Barat dan kemudian diadopsi oleh beberapa daerah lainnya, termasuk Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah.
Langkah ini diambil setelah identifikasi bahwa banyak pemilik kendaraan bekas mengalami kendala administratif, terutama ketika KTP pemilik lama tidak tersedia atau pemilik lama menolak meminjamkan KTP. Dengan mengizinkan pembayaran pajak tanpa KTP lama, risiko keterlambatan pembayaran pajak menurun, sekaligus mengurangi beban finansial masyarakat yang hanya mampu membayar pajak tahunan.
Berikut persyaratan yang harus dipenuhi untuk membayar pajak tahunan tanpa KTP pemilik lama:
- STNK kendaraan yang masih berlaku.
- e‑KTP atau KTP elektronik pemilik baru.
- Formulir pernyataan bahwa kendaraan telah berpindah tangan.
- Verifikasi data kendaraan melalui sistem Samsat atau aplikasi e‑Samsat.
Proses verifikasi tetap dilakukan oleh petugas Korlantas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan data. Jika terdapat keraguan tentang status kepemilikan, petugas dapat meminta bukti tambahan seperti surat jual‑beli atau dokumen pengesahan notaris.
Langkah Praktis Balik Nama Gratis di Jawa Timur
Berikut urutan langkah yang dapat diikuti pemilik baru kendaraan bekas di Jawa Timur mulai tahun 2026:
- Siapkan dokumen: e‑KTP baru, STNK lama, BPKB atau dokumen elektronik, serta fotokopi bukti pembayaran pajak tahunan terakhir.
- Kunjungi kantor Samsat terdekat atau gunakan layanan online yang disediakan oleh Bapenda Jawa Timur.
- Isi formulir permohonan balik nama dan tandatangani secara elektronik (jika layanan daring).
- Serahkan dokumen kepada petugas. Karena BBNKB II sudah dihapus, tidak ada biaya tambahan yang harus dibayarkan.
- Petugas akan memproses data, melakukan verifikasi kepemilikan, dan mencetak STNK serta BPKB atas nama pemilik baru.
Proses ini biasanya selesai dalam waktu 1‑2 hari kerja, jauh lebih cepat dibandingkan prosedur sebelumnya yang memerlukan pembayaran BBNKB II dan penyerahan KTP pemilik lama.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Penghapusan BBNKB II dan kebijakan tanpa KTP lama memiliki beberapa implikasi penting:
- Peningkatan likuiditas pasar kendaraan bekas. Pembeli tidak lagi terbebani biaya tambahan, sehingga permintaan diprediksi naik.
- Pengurangan beban administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak warga yang sebelumnya menunda proses balik nama karena biaya, kini dapat melakukannya tanpa rintangan finansial.
- Peningkatan kepatuhan pajak. Dengan kemudahan pembayaran pajak tahunan, risiko tunggakan menurun, memperbaiki pendapatan daerah.
- Penguatan data kepemilikan. Meskipun KTP lama tidak diwajibkan, sistem verifikasi digital memastikan data tetap akurat dan dapat dipantau oleh otoritas.
Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan transformasi layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian bersama‑sama menyeimbangkan antara kemudahan akses dan kontrol administratif, menciptakan ekosistem kendaraan bermotor yang lebih transparan dan efisien.
Warga yang berencana membeli atau menjual kendaraan bekas di Jawa Timur atau daerah lain sebaiknya memanfaatkan kebijakan ini secepatnya. Persiapan dokumen yang tepat dan pemahaman terhadap prosedur baru akan mempercepat proses transaksi dan menghindari potensi hambatan di kemudian hari.
