Keuangan.id – 08 April 2026 | Jakarta – Kasus penyiraman air keras terhadap wartawan Andrei Yunus kembali menjadi sorotan publik setelah mantan Kepala Biro Administrasi Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman B. Ponto, memberikan keterangan yang menyingkap dugaan motif balas dendam di balik tindakan tersebut.
Latar Belakang Kasus
Pada awal tahun 2024, Andrei Yunus, seorang reporter investigatif, menjadi korban penyiraman air keras saat sedang melakukan wawancara di sebuah kafe di Jakarta. Insiden itu memicu protes luas dari kalangan pers, organisasi hak asasi manusia, dan publik yang menilai tindakan tersebut sebagai upaya intimidasi terhadap kebebasan pers.
Setelah penyelidikan awal, sejumlah saksi mengidentifikasi bahwa pelaku kemungkinan berasal dari elemen militer yang memiliki akses ke perlengkapan taktis. Namun, identitas pasti para pelaku belum terungkap secara resmi, menimbulkan spekulasi mengenai motivasi di balik serangan tersebut.
Pernyataan Soleman B. Ponto
Soleman B. Ponto, yang menjabat sebagai Kepala BAIS sejak 2018 hingga 2022, muncul di hadapan media pada tanggal 5 April 2026 untuk memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa penyiraman air keras bukan sekadar tindakan acak, melainkan didasari oleh motif balas dendam pribadi yang terkait dengan laporan-laporan kritis Andrei Yunus tentang kegiatan militer.
Menurut Ponto, “Andrei Yunus pernah menyoroti sejumlah operasi militer yang sensitif, termasuk dugaan pelanggaran HAM di wilayah Papua dan keterlibatan beberapa pejabat tinggi dalam kontrak pertahanan yang tidak transparan. Beberapa pihak dalam institusi militer merasa terancam dan berusaha memberi peringatan melalui tindakan intimidasi.”
Analisis Motif Balas Dendam
Ponto menjelaskan bahwa dalam struktur internal militer, terdapat jaringan informal yang dapat melakukan aksi represif terhadap individu yang dianggap mengganggu stabilitas institusi. Ia menambahkan bahwa penggunaan air keras, alih-alih senjata mematikan, mencerminkan upaya “menunjukkan kekuatan tanpa mengundang sorotan internasional yang berlebihan”.
Ia juga menyoroti pola serupa yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana wartawan atau aktivis yang mengkritik kebijakan pertahanan mendapat perlakuan keras, termasuk penahanan administratif atau penyebaran rumor fitnah.
Reaksi Publik dan Pemerintah
Setelah pernyataan Ponto, tekanan publik terhadap Kementerian Pertahanan dan TNI meningkat. Organisasi Pers Indonesia mengadakan aksi damai di depan gedung Kementerian, menuntut transparansi penyelidikan dan pertanggungjawaban pelaku.
Pemerintah menanggapi dengan menyatakan akan membentuk tim gabungan antara Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman untuk menelusuri jejak pelaku. Menteri Pertahanan menegaskan bahwa “tidak ada toleransi terhadap tindakan yang mengancam kebebasan pers dan integritas institusi militer”.
Langkah Selanjutnya
- Mengaktifkan kembali penyelidikan internal TNI dengan melibatkan auditor independen.
- Mengadakan forum dialog antara wartawan, perwakilan militer, dan lembaga hak asasi manusia untuk merumuskan protokol perlindungan wartawan.
- Menuntut pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang terbukti bersalah, termasuk kemungkinan pencabutan jabatan militer bagi mereka yang terlibat.
- Memperkuat mekanisme whistleblowing dalam institusi pertahanan untuk mencegah motivasi balas dendam di masa mendatang.
Kasus ini menegaskan kembali pentingnya pengawasan sipil terhadap lembaga pertahanan dan menyoroti risiko serius yang dihadapi para jurnalis dalam mengungkap kebenaran. Jika tidak ditangani secara serius, dugaan motif balas dendam ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi militer dan menghambat kebebasan pers di Indonesia.
