Keuangan.id – 05 April 2026 | Dalam upaya mengurangi tekanan pada pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan menurunkan emisi karbon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengajukan usulan kerja dari rumah (WFH) secara sektoral. Rancangan kebijakan ini ditujukan untuk menekan konsumsi BBM di sektor‑sektor yang dapat beroperasi secara digital tanpa mengorbankan produktivitas.
Usulan tersebut dibahas dalam rapat komisi terkait dan mendapat dukungan mayoritas anggota DPR. Menurut Ketua Komisi IX, penerapan WFH pada sektor tertentu diperkirakan dapat menurunkan penggunaan BBM hingga 10‑15 persen dalam setahun.
- Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): pekerjaan yang berbasis digital dapat sepenuhnya dilakukan secara daring.
- Sektor Keuangan dan Perbankan: banyak fungsi administrasi dan analisis dapat dialihkan ke platform online.
- Sektor Pendidikan Tinggi: kuliah daring dan penelitian jarak jauh menjadi alternatif utama.
- Sektor Administrasi Pemerintahan: layanan publik digital dapat menggantikan kunjungan fisik ke kantor.
- Sektor Media dan Kreatif: produksi konten dapat dikerjakan dari rumah dengan infrastruktur yang tepat.
Berikut perkiraan dampak ekonomi yang disajikan dalam tabel:
| Sektor | Pengurangan Konsumsi BBM (liter/ tahun) | Estimasi Penghematan (miliar Rp) |
|---|---|---|
| TIK | 150.000.000 | 1,2 |
| Keuangan | 120.000.000 | 0,9 |
| Pendidikan | 100.000.000 | 0,8 |
| Administrasi Pemerintahan | 80.000.000 | 0,6 |
| Media & Kreatif | 50.000.000 | 0,4 |
Pemerintah menanggapi usulan ini dengan membuka diskusi lintas kementerian untuk menyusun regulasi pelaksanaannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan bahwa kebijakan WFH harus selaras dengan program diversifikasi energi nasional.
Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain kesiapan infrastruktur digital di daerah terpencil, adaptasi budaya kerja, serta kebutuhan pelatihan bagi pegawai yang belum terbiasa dengan sistem kerja jarak jauh. Namun, para pengamat ekonomi menilai bahwa manfaat jangka panjang—baik dari sisi penghematan biaya bahan bakar maupun pengurangan emisi karbon—membuat kebijakan ini layak untuk diprioritaskan.
Jika disetujui, rancangan regulasi diperkirakan akan mulai diterapkan pada kuartal ketiga 2024, dengan evaluasi tahunan untuk meninjau efektivitasnya dalam menurunkan konsumsi BBM nasional.
