Keuangan.id – 15 April 2026 | Jakarta, 15 April 2026 – Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menegaskan kesiapan Beijing untuk bekerja sama dengan Rusia dalam upaya meredam ketegangan yang semakin memuncak di kawasan Timur Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks dinamika geopolitik terbaru, termasuk blokade yang direncanakan Amerika Serikat di Selat Hormuz serta serangkaian pertemuan diplomatik tingkat tinggi antara pejabat China, Rusia, dan pemimpin regional.
Latar Belakang Blokade Selat Hormuz
Amerika Serikat baru‑baru ini mengumumkan rencana pemblokiran jalur laut strategis Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Langkah tersebut diambil setelah negosiasi dengan Iran gagal mencapai kesepakatan terkait program nuklir dan pengiriman material uranium yang diperkaya. Blokade ini dipandang sebagai upaya menekan Tehran, namun menimbulkan kecemasan internasional karena Selat Hormuz merupakan jalur pengiriman minyak dan barang penting bagi lebih dari 20 % konsumsi energi dunia.
Pihak China dan Rusia secara tegas menilai aksi tersebut sebagai tindakan yang meningkatkan risiko konflik militer dan mengancam stabilitas energi global. Kementerian Luar Negeri China melalui juru bicara Guo mengatakan bahwa “tindakan berbahaya dan tidak bertanggung jawab” tersebut dapat memperburuk ketegangan dan mengancam perjanjian gencatan senjata yang rapuh di kawasan.
Pertemuan Lavrov‑Wang Yi di Beijing
Pada Selasa (14 April 2026), Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, tiba di Beijing untuk pertemuan pertama mereka pada tahun ini dengan Wang Yi. Agenda utama mencakup dampak blokade Selat Hormuz terhadap perdagangan minyak global serta strategi bersama untuk menstabilkan kawasan Timur Tengah. Lavrov menegaskan pentingnya koordinasi antara Moskow dan Beijing dalam menghadapi “pengujian serius” terhadap dasar‑dasar hubungan internasional.
Wang Yi menanggapi dengan menekankan perlunya “kedamaian, keamanan, dan kelancaran jalur pelayaran” sebagai kepentingan bersama. Ia menambahkan bahwa China akan terus memainkan peran konstruktif, termasuk kerja sama energi dan diplomasi multilateral, untuk memastikan pasokan energi tetap stabil.
Pernyataan Wang Yi: Kerja Sama China‑Rusia
Wang Yi menyatakan, “Kami siap menggandeng Rusia untuk meredam ketegangan di Timur Tengah, termasuk melalui dialog intensif dengan semua pihak terkait.” Ia menyoroti bahwa China dan Rusia memiliki kepentingan strategis yang selaras dalam menjaga stabilitas energi dan mencegah eskalasi militer yang dapat mengganggu pasar global.
Menurut Wang, langkah konkret yang dapat diambil meliputi: peningkatan koordinasi intelijen, penyelenggaraan konferensi keamanan regional, serta dukungan terhadap proses diplomatik yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB). Ia menegaskan bahwa China tidak akan berperan sebagai pihak yang memihak, melainkan sebagai mediator yang menekankan kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah semua negara di kawasan Teluk.
Empat Solusi Xi Jinping untuk Perdamaian Timur Tengah
Dalam pertemuan terpisah dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presiden China, Xi Jinping, mengajukan empat usulan utama sebagai landasan perdamaian di Timur Tengah:
- Menghormati kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah negara‑negara di kawasan Teluk.
- Menegakkan hukum internasional secara konsisten tanpa pilih‑pilih, menghindari “hukum rimba”.
- Menguatkan peran Perserikatan Bangsa‑Bangsa dalam mediasi dan penegakan gencatan senjata.
- Memperkuat koordinasi keamanan dan pembangunan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada konflik.
Xi menegaskan bahwa solusi tersebut harus diimplementasikan melalui kerja sama multilateral, termasuk partisipasi aktif Rusia, China, serta negara‑negara Arab yang memiliki peran kunci di kawasan.
Dengan menggabungkan upaya diplomatik China‑Rusia dan mengadopsi empat pilar perdamaian yang diusulkan Xi, komunitas internasional berharap dapat meredam ketegangan yang semakin intens di Timur Tengah, sekaligus memastikan kelancaran arus energi melalui Selat Hormuz.
Jika upaya tersebut berhasil, dampaknya tidak hanya akan mengurangi risiko militer tetapi juga menstabilkan harga energi global, mengurangi tekanan inflasi, dan memberikan ruang bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan yang selama ini dilanda konflik.
