Keuangan.id – 12 April 2026 | Bank Tabungan Negara (BTN) menyoroti masalah data backlog perumahan di Indonesia yang masih belum akurat karena tidak berbasis “by name by address”. Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menyatakan bahwa data yang selama ini dipakai hanya bersifat statistik dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Kekurangan data ini menyulitkan penyaluran program perumahan agar tepat sasaran. Tanpa basis data yang jelas, pemerintah dan pelaku industri tidak dapat menentukan prioritas penyaluran atau memetakan siapa yang benar‑benar membutuhkan rumah.
Nixon memberikan contoh sistem antrean haji yang terukur karena memiliki data lengkap identitas dan alamat calon jemaah. Ia mengusulkan agar sektor perumahan mengadopsi model serupa melalui pembangunan database terintegrasi.
- Data backlog harus mencakup nama dan alamat pemohon.
- Database terintegrasi memungkinkan masyarakat mendaftar lebih awal dan menciptakan antrean yang transparan.
- Pemerintah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta pengelola dana perumahan diharapkan berkolaborasi membangun ekosistem data tersebut.
Pemerintah telah meningkatkan kuota program perumahan menjadi lebih dari 200 ribu unit dan menargetkan lebih dari 400 ribu unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Namun, Nixon menekankan bahwa peningkatan kuota saja tidak cukup; kejelasan data real‑time menjadi faktor kunci untuk memastikan bantuan sampai kepada yang paling membutuhkan.
Ia menutup dengan harapan agar data backlog dapat diidentifikasi secara akurat, sehingga perencanaan kebijakan perumahan menjadi lebih efektif dan dapat menurunkan angka backlog secara signifikan.
