Keuangan.id – 30 Maret 2026 | Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) mengeluarkan kecaman yang sangat keras terhadap penyebaran konten hoaks yang dipublikasikan oleh kanal YouTube “Dibikin Channel”. Kanal tersebut menuduh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama tokoh politik lainnya seperti Puan Maharani dan Rizieq Shihab, berperan sebagai koordinator dalam penyebaran isu palsu mengenai ijazah Presiden Joko Widodo.
Fitnah Tanpa Dasar Dijuluki Politik Murahan
Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Harian DPN BMI, Aditiya Utama, didampingi Wakil Ketua Umum Arnod Sihite dan tim pengurus lainnya, tuduhan tersebut tidak sekadar informasi keliru, melainkan merupakan kejahatan siber terstruktur yang bertujuan membunuh karakter AHY serta mengganggu stabilitas politik nasional yang sedang kondusif. “Fitnah yang menuduh AHY bersekongkol hingga membiayai gerakan untuk mendelegitimasi mantan Presiden Jokowi adalah fitnah murahan yang sangat tidak berdasar,” tegas Aditiya.
BHPP (Badan Hukum dan Pengamanan Partai) DPP Partai Demokrat juga mendapatkan dukungan penuh dari BMI untuk membawa pelaku penyebaran hoaks ini ke ranah hukum. BMI menegaskan bahwa ruang digital Indonesia harus bersih dari produsen hoaks yang berusaha memecah belah tokoh bangsa.
Motif di Balik Penyebaran Hoaks
Dalam penjelasan lebih lanjut, Farhan Efendi, Ketua Umum DPN BMI, menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang tidak menyukai kinerja AHY dalam mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, mereka memanfaatkan narasi sampah dan manipulasi teknologi, termasuk rekaman suara hasil rekayasa digital, untuk menodai nama baik AHY.
- AHY dijelaskan sebagai sosok petarung yang gentleman dengan integritas tinggi.
- Etika militer yang kuat menjadi bukti ketidaksesuaian dengan tuduhan ijazah palsu yang telah berulang-ulang dipatahkan.
- Hubungan AHY dengan Presiden Jokowi selama ini tercatat harmonis dan produktif, sehingga tuduhan tersebut tidak logis.
Langkah-Langkah Penegakan Hukum dan Investigasi Mandiri
BMI berjanji akan melakukan investigasi mandiri serta tracing digital untuk mengidentifikasi siapa yang mendanai dan mengoperasikan kanal “Dibikin Channel”. Tim investigasi akan bekerja sama dengan ahli forensik digital untuk mengungkap jejak finansial dan teknis di balik konten tersebut.
Selain menuntut penghapusan konten secara segera, BMI memberikan ultimatum terbuka kepada pengelola kanal agar menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada AHY dan Partai Demokrat. Bila tidak dipatuhi, BMI siap menggerakkan langkah hukum yang lebih tegas, termasuk melaporkan ke kepolisian siber dan Komisi I (KOMISI I) DPR untuk menindaklanjuti kasus penyebaran hoaks politik.
Reaksi dan Dampak Politik Nasional
Kasus ini muncul pada saat politik nasional Indonesia sedang berada pada fase yang relatif stabil, dengan agenda pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama. AHY sendiri mengklaim fokus total pada pelaksanaan program-program pemerintah, tanpa teralihkan oleh isu-isu politik negatif.
Para pengamat menilai bahwa penyebaran fitnah semacam ini berpotensi menimbulkan polarisasi yang tidak diinginkan, terutama menjelang pemilihan umum mendatang. Oleh karena itu, pernyataan tegas dari BMI diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang berniat memanfaatkan media digital untuk menggalang sentimen negatif secara tidak bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, DPN BMI menekankan pentingnya menjaga integritas informasi di ruang publik serta menuntut akuntabilitas penuh bagi mereka yang menyebarkan konten palsu. Organisasi tersebut mengajak seluruh kader dan simpatisan untuk tetap tenang, waspada, dan bersatu dalam mengawal agenda pembangunan nasional serta melindungi citra tokoh bangsa dari serangan fitnah yang tidak berdasar.
Dengan langkah-langkah tegas yang telah direncanakan, BMI berharap dapat mengurangi penyebaran hoaks politik di Indonesia dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan bersih serta transparan.
