Keuangan.id – 07 April 2026 | Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan penolakannya terhadap usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diajukan di tengah lonjakan harga energi global. Menurutnya, langkah tersebut akan menambah beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Usulan pengurangan subsidi BBM berasal dari wacana yang dikemukakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menyarankan agar pemerintah menurunkan subsidi sebagai upaya menekan defisit anggaran di tengah tekanan geopolitik. Said menilai solusi tersebut tidak adil karena langsung memengaruhi kelompok paling rentan.
Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi
Said menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi, yang diperdagangkan di pasar komersial, sebagai alternatif yang lebih masuk akal. Ia menekankan pentingnya menghitung dampak inflasi yang mungkin timbul dari perubahan harga tersebut, agar kebijakan tidak menimbulkan gejolak ekonomi yang luas.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap reaktif terhadap fluktuasi harga minyak dunia. “Kita harus menghitung dengan cermat, memberi ruang bagi penyesuaian yang terukur, bukan bereaksi secara berlebihan setiap kali harga naik,” ujarnya.
Subsidi LPG 3 Kg Harus Tepat Sasaran
Selain menolak pemangkasan subsidi BBM, Said menyoroti pentingnya memastikan subsidi energi lain, khususnya LPG 3 kilogram, disalurkan tepat kepada yang berhak. Ia mengusulkan penguatan mekanisme verifikasi data penerima, misalnya dengan melakukan validasi berulang menggunakan biometrik seperti sidik jari atau retina.
Dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran, Said percaya anggaran negara dapat dialokasikan lebih efisien tanpa harus mengorbankan subsidi BBM untuk masyarakat miskin.
Penolakan ini mencerminkan posisi Banggar DPR yang mengutamakan perlindungan sosial sekaligus mencari kebijakan fiskal yang berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pasar energi internasional.
