Keuangan.id – 16 Mei 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) terus mendorong penggunaan pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan ekonomi daerah. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program MBG tetap mengutamakan penggunaan telur dan bahan pangan hasil produksi lokal.
Dadan menginstruksikan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG agar memprioritaskan pasokan pangan dari peternak dan pelaku usaha lokal untuk mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar kebutuhan telur dalam Program MBG wajib berasal dari produksi dalam negeri.
Program MBG dan Ekonomi Lokal
Program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga untuk mendukung ekonomi lokal. Dengan menggunakan pangan lokal, program MBG dapat membantu meningkatkan pendapatan peternak dan pelaku usaha lokal, sehingga dapat meningkatkan ekonomi daerah.
Menurut Dadan, apabila mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, maka pasokan bahan pangan diharapkan tetap menyerap hasil produksi peternak lokal di masing-masing wilayah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Tanggapan dari Rektor UMY
Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Nurmandi, menolak arahan Badan Gizi Nasional (BGN) yang meminta kampus memiliki minimal satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nurmandi menyebut pihaknya memilih fokus dengan pendidikan dan tidak ingin menambah kerjaan dengan mengurus MBG.
Nurmandi menjelaskan bahwa kampus sudah sibuk mengerjakan fungsinya sendiri dan tidak ingin menambah kerjaan dengan mengurus MBG. Menurutnya, program MBG tidak merupakan urusan kampus dan lebih baik diurus oleh pihak lain.
Komisi IX DPR dan Program MBG
Komisi IX DPR menanggapi temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026 dan meminta pemerintah perkuat surveilans dan sosialisasi antisipasi penularan hantavirus. Komisi IX DPR juga menanggapi kematian dokter internship di Jambi dan meminta pertanggungjawaban hukum.
Komisi IX DPR berencana mengundang Kemendiktisaintek untuk meminta penjelasan terkait keterlibatan kampus dalam pengelolaan dapur program MBG. Komisi IX DPR mempertanyakan alasan kampus diberi izin mengelola SPPG dan meminta penjelasan dari Kemendikti.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, kritik insentif Rp 6 juta untuk SPPG yang ditutup dan menyebut ini sebagai skandal moral. Ia meminta pertanggungjawaban BGN atas hal ini.
Mahkamah Konstitusi meminta DPR buat UU Ketenagakerjaan baru terpisah dari UU Cipta Kerja. Komisi IX DPR siap mengerjakan untuk kepentingan buruh dan pengusaha.
Dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung ekonomi lokal, program MBG harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pemerintah harus memastikan bahwa program MBG dapat membantu meningkatkan pendapatan peternak dan pelaku usaha lokal, sehingga dapat meningkatkan ekonomi daerah.
