Keuangan.id – 07 April 2026 | Industri tekstil Indonesia kini bersiap menyambut regulasi baru yang menuntut semua produk akhir memiliki sertifikasi halal paling lambat tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim serta membuka akses pasar ekspor, namun menimbulkan tantangan signifikan, terutama pada rantai pasok bahan baku.
Kenapa bahan baku menjadi fokus utama?
Sertifikasi halal tidak hanya menilai produk jadi, melainkan juga seluruh komponen yang digunakan dalam proses produksi. Bahan baku seperti benang, pewarna, bahan kimia finishing, dan pelapis seringkali dipasok oleh produsen luar negeri atau pemasok domestik yang belum memiliki sertifikasi halal. Tanpa dokumen yang memadai, produsen tekstil tidak dapat mengajukan permohonan sertifikasi akhir.
Langkah strategis yang perlu diambil
- Audit rantai pasok: Identifikasi semua pemasok dan cek status halal masing‑masing.
- Negosiasi ulang kontrak: Minta pemasok untuk memperoleh sertifikasi atau mencari alternatif yang sudah bersertifikasi.
- Pengembangan standar internal: Buat prosedur kontrol kualitas yang mematuhi ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Pelatihan tenaga kerja: Tingkatkan pemahaman karyawan tentang pentingnya bahan baku halal.
- Dokumentasi lengkap: Simpan sertifikat, label, dan bukti audit sebagai lampiran permohonan.
Dampak ekonomi
Jika tidak ditangani dengan baik, biaya tambahan untuk memperoleh bahan baku halal dapat mengurangi margin keuntungan. Sebaliknya, perusahaan yang berhasil menyesuaikan diri diperkirakan akan memperoleh keunggulan kompetitif, terutama di pasar negara‑negara dengan mayoritas konsumen Muslim.
Otoritas terkait, termasuk Kementerian Perdagangan dan MUI, telah menyiapkan panduan teknis dan timeline implementasi. Produsen diharapkan dapat memanfaatkan periode transisi ini untuk memperkuat hubungan dengan pemasok dan menyiapkan dokumen yang diperlukan sebelum batas waktu 2026.
