Keuangan.id – 14 April 2026 | Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, menegaskan bahwa Kabupaten Gunungkidul telah mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama dalam bidang infrastruktur dan pemerataan ekonomi. Pada kesempatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Sultan HB X yang digelar pada 2 April 2026, tokoh kerajaan ini menyoroti capaian pembangunan sekaligus menekankan tantangan pemerataan hasil pembangunan ke seluruh wilayah.
Infrastruktur yang Maju, Namun Masih Perlu Pemerataan
Sultan HB X menyatakan bahwa jaringan jalan di Gunungkidul kini sudah lebih memadai, meskipun masih dapat dikategorikan minimal. Ia menekankan bahwa akses dari empat arah—utara, selatan, timur, dan barat—telah mengalami kemudahan yang signifikan dibandingkan sepuluh tahun lalu. Peningkatan ini, menurutnya, memberikan dampak positif bagi mobilitas penduduk dan distribusi barang.
Namun, Sultan tidak melupakan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kawasan pantai selatan, yang menjadi pusat investasi dan aktivitas komersial. Ia mengingatkan bahwa wilayah non‑pantai masih membutuhkan dorongan agar tidak tertinggal. “Bagaimana pembangunan itu bisa lebih merata, tidak hanya pantai saja, tapi bisa juga merambah ke yang lain,” ujarnya.
Program Lumbung Mataram Sebagai Instrumen Pemerataan
Untuk menjawab kebutuhan pemerataan, Sultan HB X memaparkan program Lumbung Mataram, sebuah inisiatif yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro. Program ini diharapkan dapat membuka peluang usaha baru di luar pertanian tradisional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung.
Menurut penjelasan Gubernur, Lumbung Mataram tidak hanya sekadar penyediaan sarana produksi, melainkan juga mencakup pelatihan teknis, pemasaran produk lokal, dan akses pembiayaan yang lebih mudah. Dengan demikian, diharapkan desa‑desa di wilayah interior Gunungkidul dapat mengoptimalkan potensi pertanian mereka dan mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata pantai.
Kirab HUT ke-80: Simbol Kebersamaan dan Hasil Bumi
Peringatan HUT ke-80 Sultan HB X diwarnai oleh kirab tradisional yang menampilkan gunungan hasil bumi dari berbagai kecamatan di DIY. Di Bantul, sebuah gunungan berisi bawang merah seberat satu kuintal diangkut dari Kelurahan Canden, Kapanewon Jetis, menandai semangat gotong‑royong. Ribuan lurah, pamong, dan Lembaga Kemasyarakatan (LKK) berpartisipasi, masing‑masing membawa hasil pertanian khas daerah mereka.
Kirab tersebut tidak hanya menjadi ajang seremonial, melainkan juga platform untuk menampilkan kekayaan agrikultur Yogyakarta. Peserta mengeluarkan berbagai produk, mulai dari sayuran, buah‑buah lokal, hingga hasil ternak. Kegiatan ini memperlihatkan keberagaman produksi pangan di provinsi dan sekaligus mengingatkan akan pentingnya kemandirian pangan, sebuah tema yang juga menjadi sorotan media nasional.
Rekayasa Lalu Lintas dan Dukungan Pemerintah Daerah
Untuk memastikan kelancaran acara, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan DIY melakukan rekayasa lalu lintas di titik nol kota Yogyakarta. Jalan utama ditutup sebagian, sementara jalur alternatif disiapkan untuk mengurangi kemacetan. Upaya ini menunjukkan sinergi antar‑instansi dalam menyukseskan perayaan besar sekaligus memperlihatkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola acara berskala besar.
Selain itu, penyelenggaraan kirab juga menjadi ajang promosi bagi program-program pemerintah, termasuk Lumbung Mataram. Banyak peserta yang menyatakan minat untuk bergabung dalam program tersebut, mengingat potensi peningkatan pendapatan yang ditawarkan.
Secara keseluruhan, pernyataan Sultan HB X dan perayaan HUT ke-80 mencerminkan dua agenda utama: memperkuat infrastruktur fisik dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Dengan dukungan program Lumbung Mataram, diharapkan wilayah interior Gunungkidul dan daerah‑daerah lain di DIY dapat mengejar ketertinggalan, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat kemandirian pangan daerah.
Pemerintah DIY berkomitmen untuk melanjutkan percepatan pembangunan, sambil terus memantau dampak sosial‑ekonomi dari setiap kebijakan. Harapan besar tertuju pada sinergi antara pemerintah, komunitas lokal, dan pelaku usaha agar visi pemerataan kesejahteraan dapat terwujud dalam waktu dekat.
