Keuangan.id – 03 April 2026 | Penutupan Selat Hormuz pada Februari 2026 oleh Iran setelah serangan balasan dari Amerika Serikat dan Israel menimbulkan guncangan besar pada pasar energi global. Selat yang menjadi jalur utama transportasi minyak dan gas dunia kini menjadi medan geopolitik yang sarat ketegangan, melibatkan negara‑negara di Timur Tengah, Eropa, dan bahkan Ukraina.
Latar Belakang Blokade dan Dampaknya
Sejak blokade diberlakukan, lebih dari 670 kapal komoditas dilaporkan terperangkap di wilayah barat selat. Di antara kapal tersebut terdapat sekitar 50 tanker minyak super (VLCC) dan 11 tanker gas super (VLGC). Banyak kapal juga mematikan transpondernya, sehingga jumlah aktual kemungkinan lebih tinggi.
Negara‑negara dengan armada yang paling terdampak meliputi Uni Emirat Arab (≈18 % atau 120 kapal), Yunani (≈12 % atau 75 kapal), China (≈11 % atau 74 kapal), serta Jepang, Korea Selatan, India, dan Singapura yang masing‑masing menahan puluhan kapal. Dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh produsen minyak, melainkan juga oleh industri logistik dan perdagangan barang curah kering.
Ukraina Menawarkan Bantuan
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam kunjungan ke negara‑negara Teluk pada awal April 2026 menyatakan kesiapan Kyiv untuk membantu membuka kembali jalur Selat Hormuz. Zelensky menekankan pengalaman Kyiv dalam mengatasi blokade Laut Hitam yang dipasang Rusia, termasuk kemampuan menembak jatuh drone‑drone serupa dengan yang digunakan Iran.
Walaupun tidak mengungkapkan rincian teknis, Kyiv mengindikasikan bahwa keahlian militer dan logistiknya dapat diaplikasikan untuk mengamankan jalur pelayaran dan mengurangi risiko serangan drone atau kapal perang di kawasan tersebut.
Arab League dan Resolusi PBB
Di PBB, Liga Arab secara resmi mendukung resolusi yang diusulkan Bahrain untuk memberikan mandat penggunaan kekuatan militer demi menjamin keamanan navigasi di Selat Hormuz. Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menegaskan bahwa stabilitas kawasan merupakan prioritas utama, sementara Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, memperkirakan pemungutan suara akan berlangsung pada 3 April 2026.
Resolusi tersebut akan memberi otoritas kepada negara‑anggota PBB untuk menggunakan “semua cara pertahanan yang diperlukan” di wilayah selat dan perairan sekitarnya, termasuk di wilayah teritorial negara‑negara pesisir.
Koalisi 40 Negara Dipimpin Inggris
Sementara itu, Inggris mengorganisir pertemuan virtual dengan 40 negara pada 2 April 2026, tanpa melibatkan Amerika Serikat. Pertemuan tersebut menyoroti opsi‑opsi non‑militer untuk membuka kembali jalur pelayaran, mengedepankan diplomasi, sanksi ekonomi, dan koordinasi maritim. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menilai blokade sebagai tindakan ceroboh yang mengancam stabilitas ekonomi global.
Koalisi tersebut belum menghasilkan keputusan konkrit, namun menandai langkah awal dalam membangun konsensus internasional untuk menekan Iran membuka selat secara damai.
Implikasi Geopolitik dan Ekonomi
Ketegangan di Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak mentah, menambah beban pada negara‑negara import energi. Selain itu, ancaman penutupan jalur pelayaran meningkatkan risiko konflik militer antara kekuatan regional seperti Iran, Israel, dan sekutu‑sekutunya. Di sisi lain, tawaran bantuan Ukraina dan inisiatif diplomatik Liga Arab serta koalisi 40 negara menunjukkan bahwa komunitas internasional berupaya mencari solusi kolektif, meski dengan kepentingan strategis yang beragam.
Secara keseluruhan, situasi di Selat Hormuz menggambarkan bagaimana sebuah wilayah strategis dapat menjadi titik fokus persaingan geopolitik, ekonomi, dan militer, sekaligus menguji kemampuan diplomasi multilateral dalam meredam krisis energi global.
Jika blokade dapat diatasi melalui kombinasi tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, serta dukungan teknis dari negara‑negara seperti Ukraina, maka jalur pelayaran vital ini berpotensi kembali beroperasi normal, mengurangi volatilitas pasar minyak dan menstabilkan perekonomian dunia.
