Keuangan.id – 19 April 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa bank tidak diwajibkan menyalurkan kredit ke program-program pemerintah dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Rasio Pembiayaan Bawah (RBB) yang baru. Pernyataan ini muncul setelah muncul spekulasi bahwa regulasi terbaru tersebut mengharuskan lembaga keuangan untuk memberikan dana kepada proyek-proyek yang didanai pemerintah.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan OJK terkait kebijakan ini:
- Bank tetap bebas menentukan prioritas penyaluran kredit sesuai dengan penilaian risiko dan profitabilitas masing‑masing.
- Kewajiban utama bank adalah memenuhi target RBB yang mencakup pembiayaan sektor riil, termasuk UMKM, industri manufaktur, dan infrastruktur yang terbukti menggerakkan perekonomian.
- Pembiayaan untuk program pemerintah dapat dipertimbangkan bila memenuhi kriteria kelayakan kredit, namun tidak bersifat wajib.
- Pelanggaran terhadap ketentuan RBB dapat dikenai sanksi administratif, bukan karena tidak menyalurkan kredit ke program pemerintah.
OJK juga menambahkan bahwa regulasi ini memberikan ruang bagi bank untuk menilai kelayakan usaha secara independen, sehingga tidak menimbulkan tekanan politik dalam proses penilaian kredit. Dengan demikian, lembaga keuangan diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam menyalurkan pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Reaksi dari sektor perbankan umumnya positif. Banyak bank menganggap kebijakan ini memberikan kejelasan operasional dan mengurangi ketidakpastian dalam perencanaan portofolio kredit. Sementara itu, pemerintah diharapkan tetap dapat mengakses sumber pendanaan melalui mekanisme lain, seperti obligasi pemerintah atau fasilitas pembiayaan khusus yang tidak terikat pada RBB.
Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan POJK RBB dan melakukan penyesuaian regulasi bila diperlukan, guna memastikan bahwa kebijakan kredit tetap selaras dengan tujuan makroekonomi nasional.
