Keuangan.id – 11 April 2026 | Jaringan politik mahasiswa yang dikenal dengan singkatan PP HIMMAH kembali menjadi sorotan publik setelah salah satu anggota seniornya mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyinggung gagasan menggulingkan Presiden. Pernyataan tersebut memicu gelombang perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan aktivis demokrasi, dengan banyak pakar hukum menegaskan bahwa ajakan semacam itu masuk dalam kategori tindakan makar nyata.
Latarnya Kontroversi
Isu muncul ketika Saiful Mujani, seorang aktivis senior PP HIMMAH, menyampaikan pidato di sebuah seminar kampus yang menyinggung perlunya perubahan radikal dalam struktur kekuasaan negara. Dalam pidatonya, Mujani menyatakan bahwa “kekuasaan eksekutif saat ini sudah tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat” dan menyiratkan bahwa langkah-langkah ekstrim termasuk penggulingan presiden mungkin perlu dipertimbangkan.
Pernyataan ini langsung menimbulkan reaksi keras dari kalangan hukum. Beberapa pakar menegaskan bahwa ajakan atau dukungan terhadap penggulingan presiden merupakan pelanggaran tegas terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pengkhianatan Terhadap Negara, yang mengkategorikan tindakan semacam itu sebagai makar.
Pandangan Pakar Hukum
Menurut Dr. Hendra Prasetyo, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Stabilitas demokrasi tidak boleh dipertaruhkan dengan retorika yang menghasut tindakan anti-pemerintahan. Di Indonesia, istilah ‘makar’ memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat, termasuk kemungkinan hukuman penjara.” Dr. Hendra menambahkan bahwa kebebasan berpendapat tetap dilindungi konstitusi, namun batasannya terletak pada tidak mengajak atau mempraktekkan tindakan yang mengancam konstitusi.
Sejumlah pakar lainnya, termasuk Prof. Anita Sari, mengingatkan pentingnya menegakkan supremasi hukum. “Jika setiap kelompok politik atau organisasi mahasiswa dapat menyuarakan keinginan menggulingkan presiden tanpa konsekuensi, maka fondasi demokrasi akan rapuh,” ujarnya.
Reaksi PP HIMMAH dan Kalangan Mahasiswa
PP HIMMAH secara resmi mengeluarkan pernyataan klarifikasi yang menegaskan bahwa pernyataan Mujani tidak mencerminkan sikap resmi organisasi. Ketua umum PP HIMMAH, Budi Santoso, menyatakan, “Kami menolak segala bentuk makar. Kritik terhadap kebijakan pemerintah harus disampaikan melalui jalur demokratis, seperti dialog publik, demonstrasi damai, atau melalui institusi legislatif.”
Namun, di antara kalangan mahasiswa terdapat perbedaan pendapat. Beberapa kelompok menilai bahwa kritik keras diperlukan untuk menggerakkan perubahan, sementara yang lain menganggap bahwa retorika Mujani melampaui batas wajar.
Dampak Politik dan Hukum
Insiden ini menimbulkan efek berganda. Di satu sisi, pemerintah menegaskan komitmen menjaga keamanan negara dan menolak segala bentuk makar. Di sisi lain, partai politik oposisi menyoroti bahwa isu ini menambah beban politik pada masa menjelang pemilihan umum berikutnya.
- Penegakan hukum: Kepolisian mengindikasikan bahwa kasus ini akan diproses sesuai prosedur hukum, termasuk potensi penyelidikan terhadap ancaman makar.
- Kebebasan berekspresi: Aktivis hak asasi manusia menekankan pentingnya membedakan antara kritik politik dan ajakan melakukan tindakan ilegal.
- Stabilitas demokrasi: Para akademisi menilai bahwa perdebatan publik yang sehat tetap penting, namun harus berada dalam kerangka hukum yang jelas.
Langkah Selanjutnya
Berbagai lembaga, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berjanji akan memantau perkembangan kasus ini. Sementara itu, PP HIMMAH berkomitmen untuk mengadakan forum internal guna meninjau kembali kode etik dan prosedur penyampaian pendapat anggotanya.
Kasus ini menjadi cermin dinamika antara kebebasan berbicara dan batasan hukum dalam konteks demokrasi Indonesia. Dengan menegakkan prinsip hukum yang tegas namun tetap menghargai ruang kritis, negara diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan keamanan nasional.
Jika tidak ditangani dengan hati-hati, perdebatan semacam ini berpotensi memecah belah masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Oleh karena itu, dialog yang konstruktif dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan ini.
