Keuangan.id – 26 April 2026 | Sejumlah langkah kebijakan yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dalam setahun terakhir menimbulkan keprihatinan serius di kawasan Asia‑Pasifik. Dari kunjungan simbolis ke Kuil Yasukuni hingga revisi peraturan ekspor pertahanan, rangkaian aksi tersebut menegaskan arah baru yang semakin militeristik, sekaligus memicu ketegangan dengan tetangga regional, termasuk China dan Taiwan.
Langkah kontroversial pertama yang mencuat adalah tawaran barang-barang ritual kepada Kuil Yasukuni, tempat peringatan prajurit Jepang yang berperang dalam Perang Dunia II. Praktik tersebut dianggap provokatif oleh China dan Korea Selatan, yang menilai Kuil Yasukuni sebagai simbol glorifikasi militerisme masa lalu. Sikap tegas Sanae Takaichi dalam memperkuat narasi patriotik domestik menandai pergeseran signifikan dari kebijakan pasif pasca‑Perang Dunia II.
Layanan Militer Aktif dan Kebijakan Pertahanan
Selain aksi simbolis, pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan Sanae Takaichi juga mengesahkan sejumlah kebijakan operasional militer. Pada bulan yang sama, Kapal Perusak JS Ikazuchi melintasi Selat Taiwan, sebuah tindakan yang dipandang sebagai demonstrasi kekuatan laut Jepang di wilayah yang diperebutkan oleh Beijing dan Taipei. Tidak lama setelahnya, seorang anggota Angkatan Pertahanan Diri Jepang secara terbuka memasuki Kedutaan Besar China dengan membawa pisau, menambah ketegangan diplomatik yang sudah memuncak.
Dalam rangka menyesuaikan kebijakan pertahanan dengan aspirasi baru, pemerintah Jepang menyelesaikan revisi “Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology”. Revisi ini melonggarkan pembatasan ekspor peralatan militer, membuka peluang bagi industri pertahanan Jepang untuk memperluas pasar global, sekaligus menambah kekhawatiran bahwa teknologi canggih akan beredar lebih luas.
Reaksi Internasional dan Dampak Regional
Gerakan agresif tersebut tidak lepas dari sorotan dunia. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam kunjungan resmi ke Beijing, menyoroti ketegangan yang ditimbulkan oleh kebijakan Taiwan dan Tibet, sekaligus menegaskan pentingnya dialog. Meskipun tidak secara langsung menyinggung Jepang, pernyataan Macron menambah tekanan pada pemerintah Tokyo untuk menyeimbangkan ambisi militer dengan kebutuhan diplomatik.
Para ahli keamanan menilai bahwa langkah-langkah Sanae Takaichi mempercepat proses “neo‑militerisme” Jepang, yang secara historis pernah menjadi sumber konflik regional. Mereka mengingatkan bahwa kebijakan ekspansi militer pada era 1930‑1940an berujung pada penderitaan luas, tidak hanya bagi negara‑negara tetangga tetapi juga bagi rakyat Jepang sendiri. Dengan menghidupkan kembali semangat militeristik, Jepang berisiko mengulangi pola lama yang berujung pada konflik bersenjata.
Respons Masyarakat dan Opini Publik
Di dalam negeri, respons publik beragam. Segmen konservatif menyambut baik kebijakan yang dianggap memperkuat kedaulatan nasional dan meningkatkan kemampuan pertahanan. Sebaliknya, kelompok progresif dan organisasi non‑pemerintah menolak keras arah baru ini, menudingnya sebagai ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas regional serta menyalahi semangat pasifisme yang telah menjadi landasan konstitusi Jepang pasca‑Perang Dunia II.
- Penawaran ritual ke Yasukuni memicu protes di China dan Korea Selatan.
- Transit JS Ikazuchi melalui Selat Taiwan meningkatkan ketegangan militer di wilayah strategis.
- Revisi prinsip ekspor pertahanan membuka peluang industri, namun menimbulkan kekhawatiran proliferasi teknologi.
- Insiden anggota SDF di Kedutaan China menambah dimensi baru dalam diplomasi bilateral.
Dengan serangkaian kebijakan ini, Jepang tampaknya berusaha mengubah citra damainya menjadi negara yang siap bertindak secara militer bila diperlukan. Namun, perubahan tersebut tidak lepas dari konsekuensi geopolitik yang dapat memperdalam jurang ketidakpercayaan antara Jepang, China, dan Taiwan.
Sejarah memberi pelajaran penting: upaya memperkuat militer tanpa dialog konstruktif dapat menjerumuskan seluruh kawasan ke dalam spiral konfrontasi. Oleh karena itu, masyarakat Jepang diharapkan tetap waspada, menuntut transparansi kebijakan, dan mendorong pemerintah untuk kembali menekankan diplomasi serta kerja sama regional sebagai jalan utama menjaga perdamaian.
