Keuangan.id – 10 April 2026 | Saiful Mujani, pakar sosiopolitik terkemuka, menyuarakan keprihatinannya terkait penurunan kualitas demokrasi Indonesia sejak presiden Prabowo Subianto menjabat. Menurutnya, dinamika politik, kebebasan pers, dan partisipasi publik menunjukkan tren negatif yang mengancam fondasi demokrasi Pancasila.
Penurunan Indeks Kebebasan Pers
Data terbaru dari lembaga pemantau kebebasan pers mengindikasikan penurunan signifikan pada indeks kebebasan media selama dua tahun terakhir. Mujani menilai bahwa peningkatan tekanan terhadap wartawan, baik melalui litigasi, intimidasi, maupun pembatasan akses informasi, mencerminkan upaya mengendalikan narasi publik. “Kebebasan pers bukan sekadar hak, melainkan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Jika diperlambat, ruang diskusi publik menjadi sempit,” ujarnya.
Sentralisasi Kekuasaan di Balik Kebijakan
Sejak pelantikan Prabowo, terdapat pola sentralisasi otoritas eksekutif yang lebih kuat. Keputusan penting sering diambil melalui perintah langsung tanpa melalui proses legislatif yang transparan. Mujani mencatat, “Pemerintahan yang terlalu terpusat mengurangi ruang bagi oposisi dan memperlemah checks and balances yang menjadi jantung demokrasi.”
Penguatan Aparat Keamanan dan Implikasinya
Penguatan aparat keamanan, termasuk penambahan wewenang militer dalam urusan sipil, menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan. Mujani menyoroti bahwa penggunaan aparat untuk menindak demonstrasi damai atau aktivis hak asasi manusia dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. “Demokrasi memerlukan ruang bagi perbedaan pendapat, bukan penindasan,” tegasnya.
Penurunan Partisipasi Pemilih
Statistik pemilih pada pemilihan umum terakhir menunjukkan penurunan partisipasi, terutama di kalangan generasi muda. Faktor apatisme politik dan rasa tidak percaya pada proses pemilihan menjadi penyebab utama. Mujani menilai, “Ketika warga merasa suara mereka tidak didengar, mereka akan menjauh dari kotak suara, memperlemah legitimasi pemimpin terpilih.”
Langkah-Langkah Perbaikan yang Diajukan
- Menguatkan independensi lembaga pengawas media dengan regulasi yang melindungi wartawan dari tekanan hukum.
- Memperluas partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan melalui forum konsultasi terbuka.
- Menetapkan batasan jelas bagi peran militer dalam urusan sipil, sesuai konstitusi.
- Melakukan edukasi politik yang intensif di sekolah dan universitas untuk meningkatkan kesadaran demokratis.
- Mengoptimalkan sistem pemilu elektronik yang transparan untuk meminimalisir kecurangan.
Saiful Mujani menegaskan bahwa perbaikan demokrasi bukanlah tugas satu pihak melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media, dan warga negara. Ia mengajak semua pihak untuk berkomitmen menjaga ruang publik yang bebas, adil, dan terbuka.
Jika langkah-langkah tersebut tidak diimplementasikan secara konsisten, risiko kemunduran demokrasi akan semakin dalam, mengancam stabilitas politik dan sosial Indonesia. Dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata, harapan untuk memulihkan kualitas demokrasi masih terbuka lebar.
