Keuangan.id – 06 April 2026 | Jakarta, 6 April 2026 – Seorang peneliti forensik digital, Rismon Sianipar, kembali menghebohkan publik dengan tuduhan bahwa Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mendanai kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) senilai lima miliar rupiah. Tuduhan itu disampaikan melalui sebuah video yang kemudian diklaim sebagai hasil kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Video tersebut menimbulkan kegaduhan luas, memicu laporan polisi, serta pernyataan tegas dari para kuasa hukum masing‑masing pihak.
Video AI yang Memicu Kontroversi
Video yang beredar di media sosial menampilkan suara yang mengatasnamakan Rismon Sianipar, menyatakan bahwa ada “pejabat elite” yang mendanai Roy Suryo dengan dana sekitar Rp5 miliar untuk memperkarakan ijazah Jokowi. Dalam klip singkat, wajah Rismon muncul sebentar, diikuti oleh potongan gambar JK yang dipadukan dengan narasi tersebut. Karena teknik penyuntingan yang canggih, banyak pihak mempertanyakan keaslian video dan menyebutnya sebagai manipulasi AI.
Reaksi Kuasa Hukum JK
Abdul Haji Talaohu, kuasa hukum Jusuf Kalla, menanggapi pernyataan Rismon di Bareskrim Polri. Ia menegaskan bahwa video tersebut harus diuji secara ilmiah oleh pakar forensik digital. “Jika memang video hasil AI, maka harus dilaporkan ke pihak berwajib dan diuji kebenarannya,” ujar Abdul. Ia menambahkan bahwa penyebaran video tersebut telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, sehingga tidak bisa dianggap remeh. “Ini persoalan kredibilitas, bukan sekadar opini pribadi,” tegasnya.
Abdul juga mengumumkan rencana melaporkan tidak hanya Rismon, melainkan empat kanal YouTube yang turut menyebarkan video tersebut. Ia menekankan bahwa proses investigasi harus melibatkan ahli AI serta penyidik Bareskrim untuk memastikan apakah video memang hasil manipulasi atau ada unsur kebenaran yang tersembunyi.
Penolakan Keras dari Kuasa Hukum Rismon
Jahmada Girsang, kuasa hukum Rismon Sianipar, membantah semua tuduhan terhadap JK. Menurutnya, kliennya tidak pernah menyebut nama JK dalam pernyataannya, dan video yang beredar hanyalah hasil AI. “Tidak pernah ada penyebutan nama Pak JK dalam video asli. Semua itu olahan AI,” kata Jahmada. Ia menegaskan bahwa Rismon tidak menuduh siapa pun secara langsung, melainkan menyampaikan dugaan yang belum terverifikasi.
Jahmada menambahkan bahwa Rismon akan menunggu hasil uji‑coba forensik sebelum mengambil langkah selanjutnya. “Jika terbukti AI, maka pihak yang menyebarkan video itu harus bertanggung jawab secara hukum,” ujarnya.
Suara Lain: Ade Darmawan Mengingatkan Publik
Di tengah perseteruan hukum ini, tokoh publik Ade Darmawan memberikan komentar yang menambah dimensi lain pada perdebatan. “Jangan ada yang pura‑pura gila,” tegas Ade, menekankan pentingnya menahan diri dari reaksi berlebihan dan menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Ia mengingatkan bahwa dalam era digital, manipulasi visual dan audio dapat menipu bahkan orang yang paling kritis sekalipun.
Langkah Polisi dan Proses Hukum
Polisi menanggapi laporan Abdul dengan membuka penyelidikan resmi. Tim forensik digital Polri diminta untuk melakukan analisis metadata, pemeriksaan jejak digital, serta verifikasi apakah video tersebut dihasilkan oleh algoritma AI. Jika terbukti merupakan deepfake, pelaku penyebaran dapat dijerat dengan Pasal tentang penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik.
Sementara itu, Rismon Sianipar belum memberikan pernyataan resmi setelah video tersebut dipertanyakan keasliannya. Namun, dalam wawancara sebelumnya, ia mengklaim memiliki bukti visual dan audio yang mendukung tuduhannya, meskipun belum dipublikasikan secara terbuka.
Implikasi Politik dan Sosial
Kasus ini menggarisbawahi betapa sensitifnya isu integritas pejabat tinggi di Indonesia, terutama ketika menyangkut Presiden. Tuduhan mengenai ijazah palsu Jokowi telah lama menjadi bahan perbincangan, dan kini kembali mencuat dengan bumbu teknologi AI. Jika video terbukti palsu, hal itu dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap media sosial dan meningkatkan permintaan regulasi yang lebih ketat terhadap konten deepfake.
Di sisi lain, jika ada unsur kebenaran dalam klaim Rismon, maka implikasinya tidak hanya bagi JK, tetapi juga bagi jaringan politik yang terkait dengan Roy Suryo, mantan Menteri Komunikasi, yang pernah terlibat dalam beberapa kontroversi politik.
Untuk saat ini, fokus utama berada pada proses verifikasi teknis dan hukum. Semua pihak diharapkan menahan diri dari spekulasi berlebihan, sambil menunggu hasil penyelidikan resmi.
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi AI dapat memicu krisis kredibilitas dan menantang mekanisme hukum tradisional dalam menanggapi penyebaran informasi palsu.
