Keuangan.id – 26 April 2026 | Tel Aviv, 26 April 2026 – Ribuan warga Israel turun ke jalan pada Sabtu sore, menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam aksi demonstrasi terbesar sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Demonstrasi yang bermula di Lapangan Habima, pusat budaya dan politik kota, meluas ke beberapa lokasi strategis termasuk Horev Center di Yerusalem dan alun‑alun utama di Haifa.
Motif Demonstran dan Tuntutan Utama
Para pengunjuk rasa menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani krisis sandera di Gaza, kebijakan keamanan yang dianggap menimbulkan risiko, serta kurangnya transparansi dalam penyelidikan peristiwa 7 Oktober yang menewaskan ribuan warga sipil. Tuntutan mereka dapat diringkas menjadi tiga poin utama:
- Pembentukan komisi penyelidikan independen untuk mengusut kegagalan intelijen dan keputusan militer sebelum serangan Hamas.
- Penegakan independensi peradilan dalam rangka menilai kembali keputusan Mahkamah Agung terkait investigasi keamanan.
- Pengunduran diri Benjamin Netanyahu dari jabatan Perdana Menteri (Netanyahu mundur).
Latar Belakang Politik dan Hukum Internasional
Penolakan Netanyahu terhadap pembentukan komisi penyelidikan negara didasarkan pada kekhawatiran akan potensi bias politik. Namun, tekanan tidak hanya datang dari dalam negeri. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi militer di Gaza.
Selain itu, Israel kini menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh pelanggaran hak asasi manusia selama konflik di Jalur Gaza. Kedua kasus ini menambah beban politik bagi pemerintah Netanyahu, memperkuat narasi demonstran bahwa kepemimpinan saat ini telah kehilangan legitimasi baik domestik maupun internasional.
Organisasi Penyelenggara dan Dinamika Aksi
Demonstrasi ini diorganisir oleh gerakan antikorupsi “Movement for Quality Government” bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Israel dan Koalisi Perdamaian Nasional. Koordinasi melalui platform media sosial menghasilkan kehadiran massal, dengan perkiraan lebih dari 8.000 orang di Tel Aviv saja.
Polisi menempatkan barikade di sekitar Lapangan Habima, namun tidak ada laporan kekerasan signifikan. Pengamanan ketat memastikan bahwa aksi tetap damai, meski beberapa demonstran menggelar spanduk berisi slogan “Netanyahu mundur, keadilan untuk Gaza”.
Reaksi Pemerintah dan Prospek Politik
Menanggapi aksi, juru bicara Kementerian Keamanan Nasional menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada keamanan nasional dan menolak pembentukan komisi penyelidikan yang dianggap “politikal”. Netanyahu sendiri menegaskan tidak ada niat untuk mengundurkan diri, sambil menekankan bahwa kebijakan yang diambil selama konflik adalah “diperlukan untuk melindungi warga Israel”.
Namun, tekanan politik terus meningkat. Koalisi partai oposisi di Knesset telah mengajukan mosi tidak percaya, sementara partai-partai kecil berjanji akan mengajukan resolusi yang menuntut pemilihan ulang dalam jangka pendek. Jika mosi tidak percaya berhasil, Netanyahu dapat terpaksa mengundurkan diri atau setidaknya mengadakan pemilihan umum lebih awal.
Pengaruh Internasional dan Dampak Ekonomi
Komunitas internasional, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, mengawasi perkembangan situasi dengan cermat. Meskipun tidak secara eksplisit mendukung tuntutan demonstran, pernyataan dari beberapa diplomat menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan konflik.
Dampak ekonomi jangka pendek terlihat pada pasar saham Israel yang mengalami penurunan sekitar 2,3 % pada hari aksi, serta fluktuasi nilai tukar shekel terhadap dolar Amerika. Namun, analis ekonomi menilai bahwa dampak jangka panjang akan bergantung pada stabilitas politik yang terbentuk pasca‑aksi.
Dengan tekanan domestik dan internasional yang terus memuncak, masa depan kepemimpinan Netanyahu berada pada titik kritis. Demonstran menegaskan bahwa suara rakyat tidak akan lagi dapat diabaikan, dan bahwa keadilan serta akuntabilitas menjadi tuntutan utama dalam era pascakonflik.
