Keuangan.id – 29 April 2026 | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menggelar perombakan kabinet pada Senin, 27 April 2026, di tengah gejolak ekonomi nasional yang semakin mengkhawatirkan. Meski perombakan terbaru lebih menonjol pada posisi komunikasi, para pengamat menegaskan bahwa reshuffle ekonomi akan segera digelar untuk menstabilkan nilai tukar, menurunkan inflasi, dan menurunkan angka pengangguran.
Latar Belakang Krisis Ekonomi
Beberapa indikator utama menunjukkan tekanan berat pada perekonomian Indonesia. Rupiah terus melemah terhadap dolar, harga BBM non‑subsidi naik, dan tingkat pengangguran meningkat secara signifikan. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) menghabiskan anggaran sebesar Rp226 triliun, menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan efisiensi penggunaan dana.
Target Utama reshuffle ekonomi
Menurut Direktur Trias Politika, Agung Baskoro, perombakan kabinet selanjutnya akan memfokuskan pada kementerian yang berhubungan langsung dengan kebijakan fiskal dan moneter. Posisi yang diperkirakan menjadi sasaran utama meliputi:
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Penggantian pejabat di bidang ini diharapkan dapat mempercepat proses reformasi struktural, memperbaiki alokasi anggaran, serta meningkatkan kepercayaan investor asing.
Isu Transparansi BGN
Program MBG menjadi sorotan publik setelah terungkap adanya pemborosan belanja yang tidak terjelaskan, seperti pembelian motor trail, sepatu, kaos kaki, dan pakaian senilai triliunan rupiah. Survei independen menunjukkan bahwa 60‑70 persen responden menilai pengelolaan anggaran BGN kurang transparan. Agung Baskoro menekankan bahwa kepemimpinan BGN harus diganti untuk menghindari risiko keuangan yang lebih besar.
Reaksi Pengamat Politik
Iqbal Themi, Direktur Eksekutif SCL Taktika, menilai frekuensi perombakan kabinet yang mencapai lima kali dalam 1,5 tahun mencerminkan belum temukannya tim kerja yang solid. “Jika energi pemerintahan terus diserap untuk konsolidasi internal, publik akan menilai bahwa presiden belum menemukan tim becus yang mampu menjalankan agenda strategis,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ketidakstabilan formasi kabinet dapat mengganggu kontinuitas kebijakan, terutama dalam sektor ekonomi yang memerlukan kepastian jangka panjang. Menurutnya, transparansi dalam evaluasi kinerja menjadi faktor penting untuk menjaga legitimasi pemerintahan.
Langkah Konkret yang Diharapkan
Beberapa langkah yang diantisipasi dalam reshuffle ekonomi meliputi:
- Penunjukan menteri keuangan dengan rekam jejak reformasi fiskal yang terbukti.
- Penggantian kepala BGN yang mampu mengaudit dan mengefisiensikan program MBG.
- Peningkatan koordinasi antara kementerian terkait untuk mempercepat penyusunan kebijakan stimulus.
- Penerapan mekanisme transparansi anggaran berbasis teknologi informasi.
Jika langkah‑langkah tersebut dilaksanakan secara konsisten, harapan publik adalah pemulihan nilai tukar, penurunan inflasi, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Secara keseluruhan, perombakan kabinet yang akan datang bukan sekadar pergantian nama, melainkan upaya strategis Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda. Keberhasilan reshuffle ekonomi akan sangat bergantung pada kemampuan tim baru dalam menegakkan transparansi, mempercepat reformasi struktural, dan menjaga kepercayaan publik serta pelaku pasar.
