Keuangan.id – 01 April 2026 | Jakarta – Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian langkah efisiensi dan refocusing anggaran Kementerian/Lembaga untuk mengurangi dampak konflik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok, khususnya minyak mentah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pembatasan penggunaan kendaraan dinas akan diturunkan hingga 50 % kecuali untuk keperluan operasional dan kendaraan listrik. Selain itu, penggunaan transportasi publik didorong secara maksimal.
Langkah lain mencakup pengurangan perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50 % dan perjalanan luar negeri sebesar 70 %. Untuk daerah, pemerintah mengusulkan penambahan hari, durasi, dan cakupan Car Free Day sesuai karakteristik masing‑masing wilayah.
- Pembatasan kendaraan dinas 50 %.
- Efisiensi perjalanan dinas: 50 % domestik, 70 % internasional.
- Promosi transportasi publik dan perluasan Car Free Day.
- Pengalihan anggaran dari belanja non‑prioritas (rapat, seremonial, belanja non‑operasional) ke sektor produktif seperti rehabilitasi bencana.
Melalui prioritasasi dan refocusing, diperkirakan pemerintah dapat mengalihkan antara Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun ke program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk rekonstruksi pasca‑bencana di Sumatra.
Penghematan ini diharapkan memperkuat daya beli masyarakat dan menstabilkan kondisi fiskal di awal tahun 2026.
