Keuangan.id – 14 April 2026 | Pemerintah daerah di beberapa provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat tengah bersiap menghadapi gelombang pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Di Kota Tangerang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyiapkan server khusus yang beroperasi 24 jam dengan dua shift, sementara di NTB Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) melaksanakan pendampingan serentak untuk memastikan daya tampung sekolah akurat.
Server Siaga 24 Jam di Tangerang
Menurut Kepala Diskominfo Kota Tangerang, Mugiya Wardhany, tim teknis telah mengaktifkan server khusus yang dipantau secara nonstop. Petugas bekerja dalam dua shift setiap hari, menjamin layanan tetap stabil selama masa pra-SPMB. Sebelum peluncuran, tim melakukan serangkaian pengujian skenario beban tinggi untuk menghindari downtime. Jika terjadi gangguan, tim siap menanggapi secara cepat.
Selain server, Diskominfo menyediakan help desk Dinas Pendidikan yang dapat dihubungi melalui nomor 0877-4852-8302 untuk jenjang SD dan 0877-4852-8303 untuk jenjang SMP. Masyarakat juga dapat melaporkan permasalahan melalui aplikasi LAKSA, platform pengaduan layanan publik non‑kegawatdaruratan.
Jadwal dan Persyaratan Pra‑SPMB Tangerang
Pendaftaran Pra‑SPMB 2026 di Tangerang dibuka secara daring melalui situs praspmb.tangerangkota.go.id. Jadwal pendaftaran mencakup:
- Jenjang SD: 13 April – 8 Juli 2026
- Jenjang SMP: 13 April – 5 Juli 2026
Setiap hari layanan dapat diakses mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Calon peserta didik wajib menyiapkan dokumen berikut:
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kartu Keluarga
- Nomor Induk Siswa Nasional (jika ada)
- Biodata lengkap
- Nomor WhatsApp orang tua yang aktif
- Asal sekolah sebelumnya
Kewajiban ini bertujuan memastikan akurasi data sehingga proses seleksi utama dapat berjalan lebih cepat dan minim kendala teknis. Kepala Dinas Pendidikan Tangerang, Wahyudi Iskandar, menegaskan bahwa seluruh prosedur dilakukan secara online tanpa biaya tambahan, sebagai bagian dari transformasi layanan pendidikan digital yang transparan dan akuntabel.
Pendampingan SPMB Serentak di NTB
Di Nusa Tenggara Barat, BPMP melaksanakan pendampingan SPMB secara serentak pada 9‑10 April 2026, melibatkan semua kabupaten/kota provinsi. Kegiatan difokuskan pada pemahaman regulasi terbaru, verifikasi daya tampung, dan sinkronisasi data Dapodik. Kepala BPMP NTB, Katman, menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan upaya memperkuat implementasi kebijakan SPMB agar objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bebas diskriminasi.
Lokasi pendampingan di Kabupaten Bima dipusatkan di SMPN 2 Woha, dengan partisipasi dinas pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, operator SPMB, serta unsur inspektorat dan ombudsman. Selama dua hari, peserta mengikuti diskusi tentang regulasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No 3/2025 serta Keputusan Menteri No 14/2026 tentang penetapan daya tampung.
Hasil monitoring tahun sebelumnya dibahas untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan. Fokus utama pada hari kedua adalah proses verifikasi dan validasi daya tampung, termasuk pengecualian khusus, guna mencegah kelebihan rombongan belajar yang dapat menurunkan mutu pendidikan.
Dampak dan Harapan
Kombinasi antara infrastruktur server yang tangguh di Tangerang dan pendampingan terstruktur di NTB diharapkan dapat menurunkan tingkat kegagalan akses online, meminimalkan kesalahan data, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan murid baru. Dengan layanan daring yang terpusat, orang tua tidak perlu lagi datang ke sekolah atau kantor dinas, sehingga mengurangi beban administratif dan mempercepat proses seleksi.
Keberhasilan pra‑SPMB di Tangerang akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk layanan publik. Sementara itu, pendampingan di NTB menunjukkan komitmen provinsi dalam memastikan daya tampung yang realistis dan sesuai kapasitas sekolah, sehingga kualitas pembelajaran tidak terganggu oleh over‑capacity.
Secara keseluruhan, upaya persiapan pra‑SPMB 2026 mencerminkan langkah konkret pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis digital, sekaligus menjamin bahwa proses penerimaan murid baru berjalan lancar, adil, dan tanpa hambatan teknis.
