Keuangan.id – 07 April 2026 | Jakarta, 7 April 2026 – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meluncurkan rangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah tokoh yang diduga terlibat dalam kontroversi ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah Aiman Witjaksono, seorang jurnalis senior yang dikenal luas lewat program “Mata Najwa”. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya menyelidiki alur penyebaran informasi dan potensi manipulasi digital yang mengaburkan fakta.
Latihan Pemeriksaan dan Fokus Penyidikan
Tim Investigasi Kriminal (SPKT) Bareskrim Polri menyatakan bahwa proses pemeriksaan Aiman bertujuan mengumpulkan bukti terkait peran media dalam menyebarkan video yang menuduh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), sebagai pendana kasus ijazah palsu Jokowi. Dalam penyelidikan, polisi menelusuri jejak digital, termasuk rekaman audio, log chat, serta metadata video yang viral di platform media sosial pada awal pekan ini.
Kontroversi Rismon Sianipar dan Tuduhan AI
Kasus ini semakin rumit setelah muncul pernyataan ahli digital forensik, Rismon Sianipar, yang semula diduga menuduh JK sebagai bohir dalam kasus ijazah Jokowi. Namun, pada 5 April 2026, kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menegaskan bahwa tuduhan tersebut hanyalah hasil rekayasa artificial intelligence (AI). Ia menegaskan bahwa tidak ada bukti audio atau tulisan yang menunjukkan Rismon menyebut nama JK.
“Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujar Girsang kepada wartawan, menolak tuduhan yang beredar luas. Pernyataan ini menambah lapisan kompleksitas, karena kini pihak berwenang harus memverifikasi keaslian video yang menjadi pemicu sengketa.
Langkah JK dan Implikasinya
Jusuf Kalla sendiri telah mengumumkan rencananya melaporkan tuduhan tersebut ke Bareskrim Polri. Dalam konferensi pers di kediamannya, JK menegaskan tidak ada kaitannya dengan dugaan pendanaan Rp5 miliar yang diklaim oleh pihak tertentu. Ia menambahkan, “Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” sambil menekankan bahwa pelaporan akan dilaksanakan melalui kuasa hukumnya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang peran media dalam mengaburkan fakta, terutama ketika video yang dipertanyakan mengandung unsur AI yang canggih. Peneliti digital forensik di SPKT mengungkapkan bahwa analisis awal menunjukkan adanya penyisipan suara sintetis serta manipulasi visual yang dapat menipu penonton awam.
Peran Aiman Witjaksono dalam Penyebaran Informasi
Aiman, yang dikenal kritis dalam mengulas isu-isu politik, kini berada dalam sorotan karena beberapa klip wawancara terdahulu yang dikaitkan dengan pernyataan tentang “donatur” kasus ijazah Jokowi. Polisi berupaya menilai apakah Aiman secara sadar atau tidak sengaja menjadi perantara penyebaran konten yang dimanipulasi.
“Kami tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan tidak langsung melalui jaringan media sosial,” kata Kepala SPKT, Kombes Pol. Andi Prasetyo. “Jika terbukti ada unsur kelalaian, maka prosedur hukum akan dijalankan sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).”
Langkah Selanjutnya
- Pengumpulan bukti digital: log server, metadata video, dan jejak komunikasi antara pihak yang mengunggah video dengan penyebar selanjutnya.
- Verifikasi keaslian konten dengan bantuan laboratorium forensik independen.
- Pemeriksaan saksi, termasuk Aiman Witjaksono, Rismon Sianipar, serta pihak yang mengelola akun media sosial yang memposting video.
- Penyusunan laporan akhir kepada Kejaksaan Agung untuk pertimbangan tuntutan pidana bila ada bukti kuat.
Dengan intensitas penyelidikan yang meningkat, publik diharapkan dapat menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Kasus ijazah Jokowi menjadi contoh nyata bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk menciptakan narasi palsu yang berpotensi merusak reputasi tokoh publik.
Jika hasil penyidikan menguatkan dugaan manipulasi, maka tidak hanya pelaku teknis, melainkan juga pihak yang menyebarkan konten tersebut akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, masyarakat diminta menunggu hasil resmi dari kepolisian sebelum menyimpulkan siapa sebenarnya yang berada di balik kontroversi ini.
