Keuangan.id – 03 Mei 2026 | Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meninjau dan menghapus program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan sengit di kalangan akademisi, praktisi industri, dan politisi. Sementara sebagian pihak menilai langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan efisiensi pendidikan tinggi, yang lain menyoroti risiko peningkatan pengangguran akibat kualitas lulusan yang belum memadai atau lapangan kerja yang terbatas.
Rencana Pemerintah dan Kontroversi
Menurut dokumen internal Kemendikbudristek, evaluasi akan dilakukan melalui kriteria kelayakan pasar kerja, tingkat penyerapan lulusan, serta kontribusi prodi terhadap inovasi nasional. Prodi yang tidak memenuhi standar tersebut dapat dihapus atau digabung dengan program lain yang lebih relevan. Namun, kritik utama muncul ketika kebijakan ini dipandang kurang memperhatikan faktor penyediaan lapangan kerja yang memadai.
Presiden Anies Baswedan menanggapi rencana tersebut dengan menekankan bahwa penghapusan prodi yang tidak relevan harus diimbangi dengan kebijakan penciptaan lapangan kerja. “Jika kita hanya memotong program tanpa memastikan ada pekerjaan, maka pengangguran akan semakin tinggi, baik karena kualitas maupun karena minimnya lapangan kerja,” ujar Anies dalam sebuah pertemuan dengan para menteri.
Rektor UPI Angkat Suara
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Ir. H. Syarief Hidayat, menyatakan bahwa isu penghapusan program studi bersifat sangat sensitif. Ia menambahkan bahwa keputusan sepihak dapat merusak ekosistem akademik dan menimbulkan ketidakpastian bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi. “Kita harus melibatkan semua pemangku kepentingan—dosen, mahasiswa, industri, dan pemerintah—dalam proses evaluasi,” kata Rektor UPI.
Rektor juga menyoroti bahwa tidak semua prodi yang dianggap “tidak relevan” sebenarnya tidak memiliki nilai. Beberapa program kecil atau niche dapat menghasilkan lulusan yang sangat kompeten di bidangnya, meskipun pasar kerja masih terbatas. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik diperlukan, termasuk dukungan untuk inkubasi usaha, kerjasama riset, dan program magang.
Argumen Pro dan Kontra
- Pro: Penghapusan prodi yang tidak relevan dapat mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan, meningkatkan rasio lulusan yang terlayani pasar kerja, serta memotivasi perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri.
- Kontra: Kebijakan ini berisiko menurunkan diversitas akademik, menimbulkan kecemasan bagi mahasiswa, serta memperparah pengangguran jika tidak disertai program penciptaan lapangan kerja yang nyata.
Para pakar ekonomi pendidikan menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pendidikan dan kebijakan pasar tenaga kerja. Tanpa koordinasi yang baik, upaya menghapus prodi tidak relevan dapat menjadi tindakan simbolik tanpa dampak positif yang signifikan.
Langkah Selanjutnya
Menanggapi kritik, Kemendikbudristek berjanji akan meluncurkan forum konsultasi nasional yang melibatkan perwakilan universitas, asosiasi industri, serta Lembaga Pengembangan Karir. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang mempertimbangkan faktor kualitas lulusan serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Selain itu, kementerian juga berencana memperkuat program magang terstruktur dan membentuk pusat karir di setiap perguruan tinggi. Upaya ini diharapkan dapat menutup kesenjangan antara kompetensi akademik dan kebutuhan dunia kerja.
Dengan dinamika politik dan sosial yang terus berkembang, kebijakan ini akan menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan antara efisiensi pendidikan dan tanggung jawab sosial terhadap tenaga kerja masa depan.
Keberhasilan rencana hapus prodi tidak relevan akan sangat ditentukan pada implementasi kebijakan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada penciptaan nilai bagi mahasiswa, industri, serta perekonomian nasional.
