Keuangan.id – 11 April 2026 | Pertamina International Shipping (PIS) menghadapi tantangan besar setelah dua armada tanker miliknya, VLCC Pertamina Pride dan Aframax Gamsunoro, terperangkap di Teluk Arab akibat penutupan sementara Selat Hormuz oleh otoritas Iran. Kedua kapal, yang masing-masing mengangkut lebih dari satu juta barel minyak mentah, menjadi sorotan utama pemerintah Indonesia karena perannya yang krusial dalam memastikan pasokan energi dalam negeri.
Konteks Geopolitik dan Penahanan Kapal
Pembukaan kembali Selat Hormuz pada awal April 2026 disertai dengan gencatan senjata singkat antara Amerika Serikat dan Iran. Meskipun jalur laut secara teknis terbuka, prosedur keamanan dan izin operasional belum selesai, menyebabkan Pertamina Pride dan Gamsunoro masih menunggu persetujuan resmi. Pemerintah Iran menuntut verifikasi dokumen, asuransi, serta kesiapan kru sebelum mengizinkan kapal berlayar kembali.
Upaya Diplomasi Pemerintah
Koordinasi intensif telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa dialog dengan pejabat Tehran terus berlangsung 24 jam sehari, 7 hari seminggu. “Kami terus berkomunikasi dengan otoritas Iran untuk mendapatkan lampu hijau bagi kedua kapal,” ujar Bahlil dalam pertemuan di kantor Kementerian ESDM pada 10 April 2026.
Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, menegaskan bahwa PIS bersama Kemlu memantau perkembangan setiap hari, serta membahas persiapan teknis seperti inspeksi keselamatan, asuransi kargo, dan prosedur pelayaran. “Prioritas utama kami adalah keselamatan awak kapal serta keamanan muatan,” tegasnya.
Persiapan Teknis dan Prioritas Keselamatan
Tim teknis PIS telah menyusun daftar ceklist yang meliputi:
- Verifikasi sertifikat klasifikasi kapal sesuai standar Internasional.
- Pemeriksaan sistem navigasi dan komunikasi untuk menghindari gangguan selama pelayaran.
- Penguatan asuransi kargo senilai ratusan juta dolar AS.
- Pelatihan tambahan bagi kru mengenai prosedur evakuasi dan penanggulangan kebocoran.
Selain itu, PIS menyiapkan rencana kontinjensi termasuk penggunaan escort kapal militer jika diperlukan, serta koordinasi dengan otoritas pelayaran regional untuk memastikan jalur yang aman.
Dampak pada Pasokan Energi Indonesia
Meskipun penahanan kapal menimbulkan kekhawatiran, pemerintah menegaskan bahwa cadangan minyak dalam negeri dan diversifikasi sumber impor tetap menjamin kestabilan pasokan. Menteri Bahlil menambahkan bahwa volume minyak yang tertahan sekitar 1,8 juta barel setara dengan satu hingga dua hari konsumsi nasional, tidak akan mengganggu pasar domestik.
Untuk mengurangi risiko, Kementerian ESDM mengalihkan sebagian impor ke negara-negara Amerika, Afrika, dan Asia, serta meningkatkan produksi LPG dari pemasok regional ASEAN. Kebijakan penyesuaian konsumsi bahan bakar dan LPG juga diterapkan melalui arahan BPH Migas.
Analisis Pakar dan Prospek ke Depan
Rizal Taufikurahman, kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Indef, menilai bahwa gencatan senjata memberi peluang diplomatik, namun tidak menjamin kelancaran operasional di Selat Hormuz. Ia menekankan pentingnya perjanjian tertulis yang mencakup rute, escort, dan protokol komunikasi untuk mengurangi risiko operasional.
Rizal juga mengingatkan perlunya diversifikasi jalur transportasi energi Indonesia, mengingat Selat Hormuz telah menjadi instrumen geopolitik yang sensitif. “Ketergantungan pada satu chokepoint dapat menimbulkan kerentanan strategis,” pungkasnya.
Dengan tekanan diplomatik yang terus berlanjut, harapan terbesar pemerintah adalah agar dalam dua minggu ke depan kedua kapal dapat memperoleh izin keluar dan melanjutkan pelayaran menuju pelabuhan di Asia Tenggara. Keberhasilan ini tidak hanya akan mengembalikan volume minyak yang tertahan, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mampu mengelola krisis energi melalui kerja sama internasional.
