Keuangan.id – 15 Maret 2026 | Jutaan penduduk Indonesia bersiap melakukan mudik Lebaran 2026, dan Batam menjadi salah satu gerbang utama bagi pemudik yang menyeberang ke Pulau Sumatera dan wilayah sekitarnya. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memproyeksikan lebih dari 64.000 penumpan akan melintasi Pelabuhan Telaga Punggur pada periode mudik, dengan perkiraan 18.200 kendaraan yang turut berangkat. Namun, di balik antisipasi operasional yang dijanjikan, muncul keluhan keras dari pemudik terkait ketersediaan tiket kapal Roro yang tidak tersedia di aplikasi resmi Ferizy, memicu praktik jual beli tiket oleh calo dengan harga yang melampaui standar resmi hingga Rp500.000 per tiket.
Protes di Pelabuhan Telaga Punggur
Pada Jumat, 14 Maret 2026, sekelompok pemudik menggelar aksi protes di gerbang utama Pelabuhan Telaga Punggur. Mereka menuntut transparansi dan ketersediaan tiket melalui kanal resmi, sekaligus menolak praktik calo yang dianggap merugikan. Aksi tersebut dilaporkan melibatkan lebih dari seratus orang, dengan sejumlah mereka memegang spanduk bertuliskan “Tiket Resmi, Harga Wajar” dan “Stop Calo”. Suasana menjadi tegang ketika sejumlah calo yang beroperasi di sekitar pelabuhan mencoba menawar harga tiket kepada para pemudik, namun ditolak secara tegas.
Kekosongan Aplikasi Ferizy dan Munculnya Praktik Calo
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa tiket kapal Roro dapat dibeli secara eksklusif melalui aplikasi dan situs resmi Ferizy. Namun, pada hari-hari menjelang Lebaran, banyak pengguna mengeluhkan bahwa aplikasi Ferizy menampilkan status “stok tiket habis” atau tidak dapat memproses transaksi. Penyebab teknis belum diungkap secara resmi, namun kegagalan sistem tersebut memberikan celah bagi pihak ketiga untuk menawarkan tiket secara ilegal.
Menurut pengamatan lapangan, harga tiket yang semula ditetapkan antara Rp150.000 hingga Rp200.000 untuk rute Batam‑Mengkapan atau Batam‑Kuala Tungkal, dinaikkan oleh calo menjadi antara Rp300.000 hingga Rp500.000. Beberapa calo bahkan menambahkan biaya tambahan “administrasi” yang tidak terdaftar di tarif resmi. Praktik ini menimbulkan kecurigaan akan adanya jaringan penjualan tiket di luar jalur resmi, serta menambah beban finansial bagi keluarga yang ingin mudik.
Respons ASDP dan Upaya Pengamanan
Menanggapi situasi tersebut, General Manager ASDP Cabang Batam, Reno Yulianto, mengimbau masyarakat untuk tidak membeli tiket melalui pihak tidak resmi. Ia menekankan bahwa tiket yang dibeli lewat calo tidak memiliki jaminan validitas, sehingga berisiko ditolak saat proses check‑in di pelabuhan. “Kami telah menyiapkan armada tambahan, termasuk KMP Lome, Wira Loewisa, Sembilang, dan Satria Pratama, yang masing‑masing mampu mengangkut antara 180 hingga 400 penumpang serta kendaraan campuran,” ujar Reno dalam konferensi pers di Pelabuhan Telaga Punggur.
Selain menambah frekuensi keberangkatan pada hari‑hari puncak (H‑2 dan H+2 Lebaran), ASDP juga memperkuat keamanan di area penjualan tiket dengan menempatkan petugas kepolisian dan tim keamanan internal. Pihak pelabuhan menyiapkan pos verifikasi tiket yang dapat memeriksa keaslian kode QR yang tertera pada tiket resmi. Pelayanan tambahan, seperti ruang tunggu berpendingin, vending machine tiket, klinik kesehatan, dan ruang ibadah, juga disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan pemudik.
Implikasi Sosial dan Ekonomi
Praktik calo tidak hanya menambah beban ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Keluarga berpenghasilan menengah ke bawah menjadi korban utama, karena mereka terpaksa mengalokasikan dana lebih besar untuk tiket, mengurangi anggaran untuk kebutuhan lain selama libur panjang. Selain itu, keberadaan tiket palsu atau tidak valid dapat mengganggu jadwal keberangkatan, berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan di jalur masuk pelabuhan dan memperparah kemacetan di sekitar kawasan Telaga Punggur.
Pengamat transportasi menilai bahwa masalah ini mencerminkan perlunya digitalisasi infrastruktur tiket yang lebih tahan gangguan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik calo. “Jika sistem aplikasi tidak dapat diandalkan, maka pasar gelap akan terus tumbuh,” kata Budi Santoso, pakar transportasi Universitas Riau. Ia menyarankan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan platform alternatif yang memiliki cadangan server dan sistem pemantauan real‑time.
Dengan prediksi arus penumpang mencapai 64.438 orang dan 18.210 kendaraan, keberhasilan penanganan tiket menjadi kunci utama kelancaran mudik Lebaran di Batam. Upaya bersama antara otoritas pelabuhan, operator kapal, dan masyarakat diharapkan dapat menekan praktik ilegal dan memastikan hak pemudik terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak wajar.
