Keuangan.id – 08 April 2026 | New York, 7 April 2026 – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali menjadi arena pertarungan diplomatik ketika pemungutan suara mengenai resolusi yang menanggapi blokade parsial Iran di Selat Hormuz berlangsung pada Selasa pagi. Meskipun draf terbaru telah disederhanakan untuk menghindari veto, dua anggota tetap, Rusia dan China, tetap menggunakan hak veto mereka, menolak teks yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk membuka kembali jalur pelayaran vital tersebut.
Resolusi yang diusulkan awalnya oleh Bahrain bersama negara‑negara Teluk menuntut tindakan tegas untuk menghentikan serangan Iran terhadap kapal komersial serta mengakhiri upaya menghalangi kebebasan navigasi. Draf awal mengandung pasal yang memberi mandat eksplisit bagi penggunaan kekuatan ofensif, namun setelah diperkirakan akan menghadapi veto, teks tersebut diubah menjadi lebih defensif. Versi akhir menekankan koordinasi defensif, pengawalan kapal dagang, dan kesiapan DK PBB untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya bila kebebasan navigasi terus terancam.
Hasil Pemungutan Suara
- 11 negara memberikan suara setuju.
- 2 negara menolak (Rusia dan China).
- 2 negara abstain (termasuk Pakistan yang berperan sebagai mediator).
Keputusan veto ini mengakibatkan kegagalan adopsi resolusi, meski mayoritas anggota mendukungnya. Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyatakan kekecewaannya, menilai veto tersebut mengirimkan sinyal yang salah kepada dunia bahwa ancaman terhadap perairan internasional dapat diabaikan tanpa tindakan tegas.
Reaksi Amerika Serikat dan Sekutu
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, mengecam veto Rusia dan China sebagai kemunduran dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan maritim. Ia menekankan bahwa penutupan Selat Hormuz, yang mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak dunia, menimbulkan guncangan pasar energi global dan mengancam perdagangan internasional. Waltz menyerukan negara‑negara lain untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam upaya mengamankan selat tersebut, baik melalui koordinasi militer defensif maupun bantuan kemanusiaan.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, menegaskan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk pembangkit listrik dan jembatan, melanggar hukum internasional. Dujarric menambah bahwa hukum humaniter melarang tindakan yang dapat menimbulkan korban sipil massal, meskipun target dianggap strategis. PBB menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan menolak legitimasi penggunaan kekuatan militer yang dapat memperburuk situasi.
Posisi Rusia, China, dan Iran
Rusia dan China beralasan bahwa teks resolusi bersifat bias terhadap Iran dan dapat memicu eskalasi. Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menilai bahwa mengadopsi resolusi di tengah ketegangan AS‑Israel‑Iran akan mengirimkan pesan keliru. Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzya, menyatakan bahwa kedua negara sedang menyiapkan rancangan alternatif yang lebih menekankan de‑eskalasi dan diplomasi, bukan legitimasi aksi militer.
Iran, melalui Duta Besar untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyambut keputusan veto sebagai upaya mencegah penyalahgunaan DK PBB untuk membenarkan agresi. Ia menilai bahwa langkah tersebut melindungi kepentingan Iran dan mencegah intervensi luar yang tidak proporsional.
Dampak Ekonomi Global
Penutupan parsial Selat Hormuz sejak serangan AS dan Israel pada 28 Februari meningkatkan tekanan pada pasar minyak. Harga minyak mentah spot melonjak lebih dari 10% dalam seminggu terakhir, memicu kekhawatiran tentang pasokan energi di Asia dan Eropa. Negara‑negara importir minyak, termasuk India dan Jepang, mengumumkan langkah kontinjensi untuk mengamankan pasokan melalui jalur alternatif, sementara produsen minyak OPEC+ menegaskan komitmen untuk menstabilkan produksi.
Di tingkat regional, Bahrain dan negara‑negara Teluk lainnya terus mendesak komunitas internasional untuk menegakkan kebebasan navigasi. Mereka menyoroti pentingnya Selat Hormuz sebagai arteri utama perdagangan energi, serta menegaskan bahwa keamanan maritim harus menjadi prioritas bersama.
Dengan resolusi yang gagal diadopsi, fokus kini beralih pada diplomasi intensif. Sekretaris Jenderal PBB dilaporkan tengah mempersiapkan kunjungan ke kawasan Timur Tengah, termasuk Iran, untuk mendorong dialog dan mencari solusi damai. Sementara itu, Amerika Serikat tetap menekankan ultimatum kepada Iran, dengan tenggat waktu yang ditetapkan pada pukul 20.00 ET pada hari yang sama, menambah ketegangan politik di wilayah tersebut.
Situasi di Selat Hormuz tetap menjadi titik rapuh dalam sistem keamanan internasional, menuntut keseimbangan antara tindakan defensif, diplomasi, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Keputusan veto Rusia dan China menandai babak baru dalam dinamika kekuasaan PBB, sekaligus menyoroti perlunya pendekatan multilateral yang lebih inklusif untuk mengatasi krisis maritim yang berdampak pada ekonomi global.
