Keuangan.id – 07 April 2026 | Masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi sering menghadapi kendala karena data dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK belum mencerminkan kondisi kredit yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan proses verifikasi dan persetujuan KPR menjadi lebih lama, bahkan berpotensi menolak calon pemilik rumah.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengeluarkan regulasi khusus yang akan menyesuaikan ambang batas serta mempercepat pembaruan data pada SLIK. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan tingkat penolakan permohonan kredit rumah subsidi dan mempercepat pencairan dana.
Langkah utama yang akan diambil OJK
- Menetapkan ambang batas skor SLIK yang lebih fleksibel bagi pemohon rumah subsidi.
- Mempercepat proses update data kredit nasabah secara real‑time atau minimal dalam jangka waktu tiga hari kerja.
- Memberikan pedoman khusus bagi lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit bagi program rumah subsidi.
- Mengintegrasikan data SLIK dengan basis data pemerintah terkait program perumahan bersubsidi.
Dengan kebijakan ini, lembaga pembiayaan diharapkan dapat menilai risiko dengan lebih akurat tanpa mengorbankan kecepatan layanan. Selain itu, calon pembeli rumah subsidi akan merasakan proses aplikasi yang lebih transparan dan cepat.
OJK menargetkan regulasi tersebut dapat diberlakukan pada kuartal kedua tahun ini, setelah melakukan konsultasi dengan perbankan, koperasi, dan stakeholder perumahan. Implementasi awal akan dimulai dengan pilot project di beberapa provinsi yang memiliki tingkat permintaan rumah subsidi tertinggi.
Jika berhasil, aturan khusus SLIK ini dapat menjadi model bagi sektor keuangan lainnya dalam menyederhanakan akses kredit, khususnya bagi segmen masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
