Keuangan.id – 09 April 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi hak konsumen dengan menjatuhkan 28 sanksi administratif kepada Perusahaan Usaha Jasa Keuangan (PUJK) pada bulan Maret 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan yang semakin ketat setelah OJK mengungkap bahwa 81 PUJK telah membayar ganti rugi total sebesar Rp 8,65 miliar kepada nasabah.
Berikut poin-poin penting terkait sanksi dan konteksnya:
- Jumlah sanksi: 28 PUJK dikenai sanksi administratif.
- Alasan utama: Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen, termasuk keterlambatan pengembalian dana, informasi produk yang menyesatkan, dan kegagalan dalam penyelesaian sengketa.
- Besaran denda: Bervariasi tergantung tingkat pelanggaran, dengan rata‑rata denda mencapai beberapa ratus juta rupiah per perusahaan.
OJK juga menyoroti bahwa 81 PUJK telah melakukan kompensasi secara keseluruhan sebesar Rp 8,65 miliar kepada konsumen yang dirugikan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pelanggaran, mekanisme ganti rugi telah berjalan efektif.
Berikut ringkasan statistik pengawasan OJK pada periode tersebut:
| Parameter | Jumlah |
|---|---|
| PUJK yang dikenai sanksi | 28 |
| PUJK yang memberi ganti rugi | 81 |
| Total ganti rugi | Rp 8,65 miliar |
Pengawasan yang lebih intensif ini diharapkan dapat menurunkan tingkat pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. OJK menegaskan bahwa sanksi akan terus diberlakukan secara konsisten untuk memastikan semua pelaku pasar mematuhi regulasi yang melindungi konsumen.
