Keuangan.id – 11 April 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait dampak gempa bumi yang melanda wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada akhir tahun 2023. Gempa berkekuatan besar tersebut menimbulkan kerusakan luas pada infrastruktur, menghancurkan lahan pertanian, dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah debitur pembiayaan mikro dan menengah yang tergabung dalam program Produk Pembiayaan Mikro Lembaga (PVML).
Sejumlah nasabah melaporkan penurunan pendapatan drastis akibat rusaknya fasilitas produksi, hilangnya aset produktif, dan terhambatnya akses pasar. Kondisi ini menurunkan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan tepat waktu, sehingga meningkatkan risiko kredit macet di sektor pembiayaan yang dikelola OJK.
Untuk mengurangi beban tersebut, OJK merencanakan serangkaian kebijakan relaksasi yang meliputi:
- Perpanjangan jangka waktu tenor pinjaman bagi debitur yang terdampak.
- Pemberian penangguhan (moratorium) pembayaran cicilan selama 3-6 bulan, tergantung pada tingkat kerusakan di daerah masing-masing.
- Penyesuaian suku bunga secara temporer untuk mengurangi beban bunga selama periode pemulihan.
- Penyediaan fasilitas restrukturisasi kredit yang fleksibel, termasuk opsi penyesuaian pokok pinjaman.
- Kolaborasi dengan lembaga keuangan dan asuransi untuk menyediakan dana likuiditas tambahan bagi nasabah yang membutuhkan.
OJK menekankan bahwa setiap langkah kebijakan akan didasarkan pada analisis data terkini, termasuk tingkat kerusakan infrastruktur, tingkat pengangguran, serta kapasitas pemulihan ekonomi daerah. Tim khusus OJK akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga pembiayaan mikro untuk mengidentifikasi debitur yang paling membutuhkan bantuan.
Selain itu, OJK juga berencana melakukan monitoring rutin selama periode relaksasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan risiko sistemik yang lebih besar. Laporan evaluasi awal dijadwalkan akan diterbitkan dalam dua bulan ke depan, dengan rekomendasi kebijakan lanjutan jika diperlukan.
Dengan langkah-langkah ini, OJK berharap dapat membantu pemulihan ekonomi di wilayah terdampak gempa, sekaligus melindungi stabilitas sistem keuangan nasional dari peningkatan kredit macet yang signifikan.
