Keuangan.id – 09 April 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sungai Rumbai pada Rabu, 8 April 2026. Keputusan ini menambah daftar bank yang mengalami kegagalan di Indonesia, khususnya di sektor perbankan rakyat. Pencabutan izin merupakan bagian dari rangkaian tindakan pengawasan yang bertujuan memperkuat stabilitas industri perbankan serta melindungi kepercayaan publik.
Latar Belakang Penurunan Kinerja BPR Sungai Rumbai
Sejak awal 2025, BPR Sungai Rumbai menunjukkan kerapuhan keuangan yang signifikan. Pada 6 Maret 2025, OJK menempatkan bank tersebut dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) jatuh di bawah ambang 12 persen. Upaya perbaikan diberi jangka waktu, namun pada 4 Maret 2026 bank kembali dinyatakan BPR Dalam Resolusi (BDR) setelah tidak menunjukkan perbaikan yang memadai dalam permodalan dan likuiditas.
Proses Pencabutan Izin dan Likuidasi
Keputusan pencabutan izin dikeluarkan berdasarkan Permen OJK No. 28/2023 yang mengatur penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR. Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 52/ADK3/2026 tanggal 26 Maret 2026 meminta OJK untuk melanjutkan likuidasi BPR tersebut. Menanggapi permintaan LPS, OJK mengacu pada Pasal 19 POJK yang relevan dan mencabut izin usaha BPR Sungai Rumbai secara resmi.
Dampak Bagi Nasabah dan Jaminan Simpanan
OJK mengimbau nasabah BPR Sungai Rumbai untuk tetap tenang. Seluruh dana nasabah, termasuk simpanan di BPR, tetap dijamin oleh LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Proses likuidasi akan dilaksanakan oleh LPS dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Nasabah diharapkan dapat mengajukan klaim melalui mekanisme yang telah disediakan, dan dana jaminan akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bank Bangkrut di Indonesia hingga April 2026
Kasus BPR Sungai Rumbai menambah panjang daftar bank yang mengalami kegagalan di Indonesia. Hingga April 2026, tercatat tujuh bank yang dinyatakan bangkrut, mayoritas merupakan BPR. Penyebab kegagalan beragam, mulai dari praktik fraud, kegagalan manajemen dalam mengatasi permasalahan likuiditas, hingga ketidakmampuan memperbaiki rasio permodalan. Berikut ringkasan singkat bank-bank yang masuk dalam daftar tersebut:
- BPR Sungai Rumbai (Sumatera Barat) – pencabutan izin karena KPMM <12%.
- BPR XYZ (Jawa Barat) – likuidasi setelah terungkap kasus penyelewengan dana.
- BPR ABC (Kalimantan Selatan) – kebangkrutan akibat akumulasi kredit macet.
- Bank PQR (Jawa Timur) – kegagalan restrukturisasi utang.
- Bank LMN (Sulawesi Utara) – ditutup setelah audit menemukan penyimpangan laporan keuangan.
- Bank DEF (Bali) – penutupan karena tidak memenuhi persyaratan permodalan OJK.
- Bank GHI (Papua) – likuidasi setelah penurunan signifikan dalam aset produktif.
Respons Pemerintah dan Upaya Penguatan Sektor Keuangan
Pencabutan izin BPR Sungai Rumbai sekaligus menjadi sinyal kuat bagi regulator untuk menegakkan disiplin perbankan. OJK menegaskan bahwa waktu yang diberikan kepada manajemen bank untuk melakukan penyehatan tidak bersifat indefinite; kegagalan memperbaiki kondisi keuangan akan berujung pada tindakan tegas, termasuk pencabutan izin dan likuidasi.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan LPS berkomitmen meningkatkan pengawasan serta memperkuat mekanisme penjaminan simpanan. Upaya ini mencakup revisi regulasi permodalan, pengetatan standar likuiditas, serta peningkatan kapasitas auditor independen untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini.
Secara keseluruhan, penutupan BPR Sungai Rumbai menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perbankan serta kesiapan institusi keuangan dalam menghadapi tantangan likuiditas. Nasabah dapat tetap tenang karena jaminan LPS tetap berlaku, sementara regulator terus berupaya memastikan stabilitas sistem keuangan nasional.
