Keuangan.id – 12 April 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan revisi regulasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan tujuan utama mendorong bank-bank domestik menyalurkan kredit ke program‑program prioritas pemerintah. Revisi ini diharapkan dapat mengefektifkan alokasi dana bagi sektor‑sektor yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Beberapa program prioritas yang akan menjadi fokus penyaluran kredit antara lain pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), energi terbarukan, serta proyek‑proyek yang mendukung agenda green economy. OJK menegaskan bahwa bank tidak hanya diminta meningkatkan volume kredit, tetapi juga memastikan bahwa penyaluran tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah dan memiliki prospek pengembalian yang sehat.
Namun, OJK juga memperingatkan adanya risiko pada kualitas aset perbankan. Penyaluran kredit ke sektor‑sektor yang masih dalam tahap pengembangan atau memiliki profil risiko tinggi dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kredit macet (non‑performing loan). Oleh karena itu, OJK akan memperketat pengawasan terhadap rasio kecukupan modal, kualitas aset, serta mekanisme penilaian risiko kredit di setiap bank.
Berikut rangkuman langkah‑langkah utama yang akan diimplementasikan OJK:
- Revisi regulasi RBB untuk mencantumkan target alokasi kredit ke program prioritas.
- Penetapan indikator kinerja (KPI) yang mengukur pencapaian kredit pada sektor‑sektor strategis.
- Peningkatan pengawasan kualitas aset melalui laporan bulanan dan inspeksi khusus.
- Penguatan mekanisme mitigasi risiko, termasuk penilaian kelayakan usaha dan pemantauan berkelanjutan.
Bank-bank besar sudah mulai menyesuaikan strategi bisnisnya dengan menambah produk kredit khusus untuk infrastruktur dan UMKM, serta mengembangkan skema pembiayaan hijau. Meski demikian, OJK menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keseimbangan antara dorongan kredit dan pengelolaan risiko yang ketat.
Dengan langkah ini, OJK berharap dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca‑pandemi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
