Keuangan.id – 30 Maret 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas (Ratas) secara virtual pada Sabtu, 28 Maret 2026, dari kediamannya di Hambalang, Bogor. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri PAN‑RB Rini Widiyanti, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Fokus Utama: Penghematan Energi Nasional
Dalam rangka menanggapi tekanan global pada sektor energi, inflasi harga minyak, serta ketergantungan impor migas, Presiden menekankan perlunya tiga pilar strategis: penguatan program biodiesel B50, efisiensi konsumsi energi di semua kementerian, dan penerapan kebijakan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu. Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa skema WFH adaptif akan menjadi bagian integral upaya mengurangi konsumsi BBM dan beban subsidi energi.
Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa efisiensi anggaran akan dilaksanakan dalam tiga tahap, menargetkan total penghematan hingga Rp 80 triliun. Target tersebut dimaksudkan untuk menutup kekurangan anggaran yang diproyeksikan akibat lonjakan belanja subsidi energi.
Kolaborasi Internasional: Kunjungan ke Jepang
Setelah rapat, Prabowo melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Jepang pada Minggu, 29 Maret 2026. Dalam penerbangan yang berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim, rombongan Presiden tiba di Bandara Haneda, Tokyo, pukul 19.10 waktu setempat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut mendampingi, menyiapkan pembicaraan tentang kolaborasi energi bersih, transfer teknologi, serta pengembangan hidrogen hijau. Diskusi diharapkan dapat mempercepat transisi Indonesia menuju bauran energi terbarukan dan memperkuat hubungan bilateral.
Respon DPR: Penghematan Energi di IKN
Di sela-sela kebijakan eksekutif, anggota DPR Komisi II, Ujang Bey, menuntut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, untuk menerapkan program penghematan energi di IKN. Ujang mencontohkan langkah-langkah yang telah diambil DPR, seperti pengurangan jatah BBM bagi ASN dan pemadaman lampu gedung setelah pukul 18.00 WIB bila tidak ada rapat. Ia menekankan bahwa contoh konkret di IKN dapat menjadi model bagi seluruh institusi pemerintah.
Analisis Pakar dan Tantangan Kedepan
Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, menilai bahwa kebijakan WFH satu hari seminggu dapat menurunkan konsumsi BBM secara signifikan, namun ia memperingatkan bahwa efektivitasnya harus diukur melalui kinerja, bukan sekadar kehadiran fisik. Menurutnya, digitalisasi, pengembangan energi terbarukan, dan efisiensi transportasi harus berjalan beriringan.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan yang diusulkan mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi ketidakpastian geopolitik, terutama konflik Timur Tengah yang memengaruhi harga minyak dunia. Dengan menggabungkan langkah domestik—seperti WFH, B50, dan efisiensi anggaran—serta memperkuat kerja sama internasional melalui kunjungan ke Jepang, diharapkan Indonesia dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transisi energi bersih.
Keberhasilan implementasi bergantung pada koordinasi lintas kementerian, pengawasan ketat, serta komitmen semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif yang kini turut menekan percepatan penghematan di tingkat wilayah baru seperti IKN.
