Keuangan.id – 31 Maret 2026 | Kasus videografer Amsal Christy Sitepu kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap dugaan mark‑up anggaran pada proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penyelidikan menunjukkan potensi kerugian negara sekitar Rp202 juta, sementara total kerugian dari rangkaian kasus serupa diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar.
Poin Penting
- Dugaan mark‑up anggaran proyek desa menimbulkan kerugian negara Rp202 juta.
- Penilaian jasa kreatif dalam kasus ini memicu kontroversi dan dapat memengaruhi ekosistem ekonomi kreatif.
- Penegakan hukum diharapkan menekankan transparansi dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara.
Latar Belakang Kasus
Proyek video profil desa dilaksanakan antara 2020‑2023 sebagai bagian dari dana desa untuk sektor komunikasi dan informatika. Kejaksaan Agung menuduh Amsal terlibat dalam penggelembungan anggaran (mark‑up) pada Rencana Anggaran Biaya (RAB). Salah satu contoh yang diungkap adalah pembayaran penuh untuk sewa drone selama 30 hari padahal penggunaan hanya 12 hari. Selain itu, terdapat indikasi duplikasi biaya jasa kreatif seperti editing yang dimasukkan ke dalam komponen biaya lain.
Masalah Tata Kelola Keuangan Desa
Kasus ini menyoroti kelemahan dalam penyusunan RAB desa, yang sering kali dilakukan oleh pihak rekanan karena aparatur desa kurang memahami aspek teknis. Hal ini menciptakan celah moral hazard, dimana penyedia jasa dapat menentukan nilai proyek tanpa kontrol yang memadai, berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Kontroversi Penilaian Jasa Kreatif
Anggota Komisi III DPR RI menilai bahwa pendekatan hukum yang menganggap jasa editing dan ide kreatif bernilai nol rupiah mengabaikan kontribusi sektor ekonomi kreatif. Mereka menekankan pentingnya pengakuan nilai non‑fisik dalam proyek kreatif untuk menjaga keberlanjutan industri.
Penegakan Hukum dan Fokus Pengembalian Kerugian
Ketua Komisi III DPR RI menekankan bahwa tujuan utama penegakan hukum korupsi adalah mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Ia mengusulkan agar proses hukum tidak hanya berorientasi pada pemenjaraan, melainkan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang pada sektor kreatif.
Isu Transparansi
Menteri Hukum menegaskan pentingnya proses hukum yang transparan untuk menjaga kepercayaan publik dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kreatif.
Penolakan Tuduhan Intimidasi
Kejaksaan menolak tuduhan intimidasi, menyebut pemberian brownies kepada Amsal sebagai bagian dari program “Jaksa Humanis” dan menegaskan tidak ada tekanan yang dilakukan.
Implikasi bagi Pembiayaan Ekonomi Kreatif
Kasus ini dapat menjadi preseden penting bagi hubungan antara hukum dan keuangan dalam sektor kreatif. Ketidakjelasan standar valuasi jasa kreatif dapat meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan dalam menilai kelayakan proyek, sehingga akses pembiayaan bagi pelaku kreatif berpotensi terhambat.
Dengan demikian, kasus Amsal menyoroti kebutuhan reformasi tata kelola anggaran desa, penghargaan yang adil terhadap jasa kreatif, serta penegakan hukum yang transparan dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.
