Keuangan.id – 30 Maret 2026 | Gangguan di Selat Hormuz, jalur strategis yang mengalirkan sekitar seperlima perdagangan minyak dunia, kembali memicu lonjakan harga minyak mentah internasional. Ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel serta rencana tarif transit yang diperdebatkan oleh pemerintah Iran menambah tekanan pada pasar energi global, berdampak langsung pada harga bahan bakar non‑subsidi di Indonesia.
Dinamika Geopolitik dan Tarif Selat Hormuz
Iran mengusulkan biaya transit sebesar US$2 juta atau sekitar Rp33 miliar per kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kebijakan ini, yang disebut sebagai “tarif Selat Hormuz”, dimaksudkan untuk menutupi biaya keamanan dan menambah pendapatan negara di tengah konflik yang berkepanjangan. Lebih dari 2.000 kapal dilaporkan terpaksa menunggu di zona pengawasan IRGC, dengan sebagian besar harus mengikuti rute khusus dan bahkan mematikan sistem AIS untuk menghindari deteksi.
Selat Hormuz mengalirkan kira‑kira 20 juta barel minyak per hari, setara dengan 20 % pasokan minyak dunia. Ketika aliran ini terhambat, harga Brent melonjak melewati US$100 per barel, mencatat kenaikan bulanan terbesar dalam beberapa bulan terakhir.
Implikasi pada Harga BBM Non‑Subsidi di Indonesia
Lonjakan harga minyak mentah global langsung mempengaruhi harga BBM non‑subsidi di Indonesia. Kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel diperkirakan menambah defisit anggaran negara hingga Rp6,8 triliun, menurut analisis Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Dengan kenaikan yang terjadi dalam hitungan hari, beban fiskal dapat mencapai puluhan triliun rupiah.
Selain beban fiskal, tekanan pada nilai tukar rupiah juga meningkat. Karena perdagangan minyak internasional masih didominasi dolar AS, pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor energi, yang pada gilirannya memicu inflasi pada harga logistik, pangan, dan barang konsumsi.
Dampak Sosial‑Ekonomi
Naiknya harga BBM non‑subsidi berdampak luas pada masyarakat. Transportasi umum, angkutan barang, dan biaya operasional UMKM akan mengalami kenaikan signifikan. Konsumen akhir akan merasakan harga barang kebutuhan pokok naik, menambah beban rumah tangga, terutama di kalangan berpenghasilan rendah.
INDEF menekankan pentingnya memperkuat kemandirian energi nasional. Ketergantungan pada impor fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak pasar global. Pemerintah diharapkan mempercepat program energi terbarukan serta meningkatkan cadangan strategis minyak dalam negeri.
Respons Pemerintah Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa kebijakan terkait gejolak geopolitik Timur Tengah masih dalam penyusunan. Pemerintah berencana menyiapkan langkah mitigasi, termasuk penyesuaian tarif BBM non‑subsidi secara terukur, serta memperkuat koordinasi dengan otoritas bea cukai untuk mengantisipasi lonjakan biaya impor.
Selain itu, pemerintah tengah memperkuat cadangan minyak strategis dan memperluas kerja sama dengan negara produsen minyak lain untuk mengurangi ketergantungan pada jalur Selat Hormuz. Upaya diversifikasi sumber energi, termasuk percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi, menjadi prioritas jangka panjang.
Dengan situasi yang masih sangat dinamis, para pelaku pasar dan konsumen diharapkan tetap waspada terhadap perubahan harga energi. Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas harga BBM merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kestabilan fiskal dan inflasi negara.
