Keuangan.id – 02 Mei 2026 | Jakarta, 2 Mei 2026 – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan pada Agustus 2026, peta kekuatan internal organisasi mengemuka sebagai arena persaingan politik yang intens. Lima poros utama kini bertransformasi menjadi pasangan calon (paslon) Ketua Umum dan Rais Aam, menandai pola baru dalam dinamika internal organisasi Islam terbesar di dunia.
Latar Belakang Kontestasi
Sejak foto peringatan Harlah 1 Abad NU di Istora Senayan pada 31 Januari 2026, para pengamat internal mulai menyoroti pergeseran strategi pencalonan. Gus Lilur, tokoh kajian sosial-religius yang dikenal sebagai HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, mengungkapkan bahwa mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) kini tidak lepas dari pertimbangan politik dan jaringan kekuasaan. “Pola kontestasi kini terbaca jelas dalam format berpasangan, antara calon Ketua Umum dan Rais Aam, sehingga layak disebut paslon,” ujar ia pada Jumat, 1 Mei 2026.
Lima Poros Paslon yang Menguasai Peta Kekuatan
- Poros 1 – Yahya Cholil Staquf (Petahana Ketua Umum PBNU) dengan calon Rais Aam yang belum terkonfirmasi. Sebagai pemimpin periode pertama, Staquf tengah mencari figur yang dapat memperkuat basis dukungan sekaligus memperluas legitimasi. Menurut pengamat, pemilihan pasangan strategis menjadi krusial untuk mempertahankan kepemimpinan di periode kedua.
- Poros 2 – KH Miftachul Akhyar (Petahana Rais Aam) berkoalisi dengan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Sekretaris Jenderal. Kedua tokoh ini berupaya mengusung calon Ketua Umum yang sejalan dengan kebijakan mereka, menandakan keinginan unsur pimpinan lama untuk tetap mengendalikan arah organisasi.
- Poros 3 – Menteri Agama Nazaruddin Umar bersama tokoh-tokoh muda NU. Kekuatan pemerintah dipadukan dengan jaringan aktivis muda, menciptakan aliansi yang mengincar suara mayoritas dalam pemilihan AHWA. Dukungan kementerian dianggap dapat menambah bobot politik poros ini.
- Poros 4 – Keluarga dan jaringan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Keterlibatan partai politik dalam proses internal NU menambah dimensi baru, terutama dalam mengamankan suara kader PKB yang aktif di tingkat pesantren dan masjid.
- Poros 5 – Koalisi independen yang mengedepankan reformasi struktural. Kelompok ini menyoroti perlunya pembaruan mekanisme AHWA, transparansi pemilihan, serta partisipasi lebih luas dari anggota PBNU tingkat bawah. Meskipun belum memiliki basis suara sebesar poros lain, mereka menjadi katalis perubahan.
Dinamikanya Bagaimana?
Peta kekuatan yang terbentuk masih bersifat cair. Meskipun terdapat enam poros yang diidentifikasi oleh beberapa pengamat, lima poros di atas menjadi inti kompetisi utama. Gus Lilur menegaskan bahwa aliansi dapat berubah seiring pergeseran dukungan kader, terutama setelah konferensi regional dan pertemuan tingkat wilayah yang dijadwalkan sepanjang kuartal kedua 2026.
Secara statistik, laporan internal memperkirakan sekitar 400 suara AHWA akan terkonsentrasi pada satu poros jika aliansi terbentuk kuat, menimbulkan risiko dominasi tunggal. Namun, dinamika internal NU yang inklusif dan beragam menolak prediksi monolitik tersebut. Sejumlah kader independen dan jaringan pesantren menolak konsentrasi suara, mempromosikan pemilihan yang lebih pluralistik.
Implikasi Politik Nasional
Pengaruh Muktamar NU tidak terbatas pada internal organisasi. Sebagai lembaga keagamaan yang memiliki jutaan anggota, keputusan kepemimpinan NU dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan hubungan antaragama. Oleh karena itu, partai politik dan kementerian terkait memantau secara cermat perkembangan peta kekuatan ini.
Jika poros yang didukung pemerintah berhasil mengamankan mayoritas suara, kemungkinan kebijakan NU akan selaras dengan agenda nasional, khususnya dalam reformasi hukum agama dan penguatan peran pesantren sebagai pusat pendidikan. Sebaliknya, kemenangan poros reformis independen dapat memicu diskusi publik tentang transparansi dan demokratisasi proses internal organisasi.
Sejauh ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai pasangan calon yang akan diusung masing-masing poros. Namun, spekulasi terus beredar di kalangan media dan akademisi, menandakan bahwa Muktamar NU 2026 akan menjadi sorotan utama dalam panorama politik Indonesia tahun ini.
Dengan hanya beberapa bulan menjelang Muktamar, semua mata tertuju pada bagaimana masing-masing poros mengkonsolidasikan dukungan, menegosiasikan aliansi, dan memobilisasi kader di seluruh Indonesia. Hasil akhir akan menentukan arah strategis NU selama lima tahun ke depan dan memengaruhi hubungan antara organisasi keagamaan dengan pemerintah.
