Keuangan.id – 03 Mei 2026 | Dalam sambutan resmi di acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus Arief Hidayat, Universitas Borobudur, Jakarta, pada 2 Mei 2026, Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyoroti perbedaan mencolok antara visi jangka panjang China dan kebijakan pembangunan Indonesia yang ia nilai masih “poco-poco”. Megawati menekankan bahwa China telah menyiapkan rencana pembangunan 200 tahun yang terperinci, sementara Indonesia belum memiliki dokumen serupa yang dapat menjadi pedoman strategis bagi generasi mendatang.
Visi Jangka Panjang China
Menurut Megawati, pemerintah China secara rutin menyusun skenario pembangunan hingga dua abad ke depan. Rencana tersebut mencakup aspek ekonomi, teknologi, pertahanan, dan kesejahteraan sosial, serta menyiapkan kebijakan adaptif untuk mengantisipasi perubahan iklim, demografi, dan dinamika geopolitik. Dalam surat-suratnya dengan Presiden Xi Jinping, Megawati mengungkapkan bahwa Xi selalu meminta masukan untuk menyusun agenda 100‑tahun ke depan pada setiap Kongres Partai.
China, yang dulu hanya dikenal sebagai “tirai bambu” pada Konferensi Asia‑Afrika 1955, kini menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia berkat konsistensi dalam mengeksekusi rencana pembangunan 200 tahun. Fokus pada inovasi, infrastruktur megah, dan pembangunan sumber daya manusia menjadi pilar utama yang menumbuhkan daya saing global.
Kritik Megawati terhadap Kebijakan Indonesia
Megawati menilai Indonesia masih berada pada fase “poco-poco” karena belum memiliki dokumen strategis jangka panjang yang komprehensif. Ia menyoroti beberapa bidang yang dirasa kurang terarah, antara lain:
- Ketahanan pangan: Belum ada kebijakan terintegrasi yang menjawab tantangan produksi dan distribusi pangan di masa depan.
- Reformasi Undang‑Undang Pemilu: Proses pembahasan yang terhambat di DPR RI menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas demokrasi.
- Pembangunan karakter bangsa: Megawati mengingat kembali upaya Bung Karno pada era Non‑Blok yang menekankan identitas nasional, namun kini dianggap kurang konsisten.
Ia juga memperingatkan bahwa jika RUU Pemilu diambil alih oleh pemerintah, hal itu dapat memperparah kondisi “poco-poco” yang sudah ada, mengurangi partisipasi politik, dan menurunkan kepercayaan publik.
Apa yang Dapat Dipelajari Indonesia
Berbekal contoh China, Megawati mengusulkan langkah‑langkah konkret untuk memperkuat perencanaan strategis Indonesia:
- Menyusun dokumen rencana pembangunan 200 tahun yang melibatkan semua kementerian, lembaga, serta unsur akademik dan swasta.
- Mengintegrasikan kebijakan ketahanan pangan, energi, dan teknologi dalam satu kerangka kerja jangka panjang.
- Mempercepat reformasi regulasi pemilu dengan melibatkan masyarakat sipil, sehingga proses demokrasi tetap transparan dan akuntabel.
- Menumbuhkan budaya nasionalisme dan karakter bangsa melalui program pendidikan yang berkelanjutan.
Megawati menekankan pentingnya kepemimpinan visioner yang mampu melihat jauh ke depan, tidak hanya fokus pada isu-isu jangka pendek. Ia menutup pidatonya dengan harapan agar para pembuat kebijakan Indonesia dapat meniru ketekunan China dalam merencanakan masa depan, namun tetap menyesuaikan dengan kearifan lokal.
Dengan mengadopsi rencana pembangunan 200 tahun yang realistis dan terukur, Indonesia memiliki peluang untuk mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menegaskan posisi strategisnya di kancah internasional.
