Keuangan.id – 01 Mei 2026 | Pemerintah mengumumkan penghapusan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Sabtu mulai kuartal berikutnya. Keputusan ini diambil dengan tujuan menghemat anggaran hingga Rp 50 triliun, sebuah langkah yang menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom, aktivis sosial, dan masyarakat luas.
Latar Belakang Anggaran Sosial Tahun 2026
Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan alokasi sebesar Rp 500 triliun untuk program perlindungan sosial pada tahun 2026. Salah satu pilar utama dalam paket tersebut adalah MBG, yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak berpenghasilan rendah melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah dan pusat penitipan anak.
Data realisasi anggaran MBG pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan tajam, dengan total belanja mencapai Rp 70,2 triliun. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi buruk yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Alasan Penghapusan di Hari Sabtu
Menurut Menteri Keuangan, penghapusan MBG pada hari Sabtu dipilih karena sebagian besar sekolah dan lembaga pendidikan tidak beroperasi pada hari tersebut. Dengan meniadakan distribusi makanan di hari libur, pemerintah menilai dapat mengurangi beban logistik, transportasi, dan tenaga kerja yang selama ini menambah biaya operasional.
Perkiraan penghematan mencapai Rp 50 triliun berasal dari pengurangan biaya penyimpanan, pengiriman, serta upah pekerja tambahan yang biasanya dibutuhkan untuk melayani distribusi pada akhir pekan.
Reaksi Ekonom dan Pakar Kebijakan
- Ekonom terkemuka menilai bahwa penghematan sebesar Rp 50 triliun dapat dialokasikan kembali ke sektor produktif, misalnya infrastruktur atau dukungan kepada petani, yang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pakar gizi mengkhawatirkan potensi penurunan asupan gizi bagi anak-anak yang mengandalkan MBG sebagai sumber makanan utama, terutama di daerah pedesaan yang fasilitas sekolahnya terbatas.
- Aktivis sosial menyoroti bahwa penghapusan di hari Sabtu dapat menimbulkan ketidakmerataan manfaat, karena sebagian keluarga masih mengandalkan layanan makan gratis pada akhir pekan untuk menutup kebutuhan gizi harian.
Dampak Terhadap Petani dan Rantai Pasokan
Program MBG tidak hanya memberikan makanan kepada anak-anak, tetapi juga menciptakan pasar bagi petani lokal. Setiap paket makanan melibatkan bahan baku seperti beras, sayuran, dan protein hewani yang dipasok dari wilayah pertanian. Pengurangan distribusi pada hari Sabtu dapat menurunkan volume pembelian harian, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan petani.
Namun, pemerintah berjanji akan mengoptimalkan rantai pasokan dengan memperkuat distribusi pada hari kerja, sehingga total permintaan tahunan tidak berkurang signifikan meskipun ada penyesuaian hari operasional.
Langkah Mitigasi Pemerintah
Untuk mengatasi kekhawatiran terkait gizi anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menambah program suplementasi gizi di sekolah pada hari kerja, serta memperluas kerja sama dengan organisasi non‑pemerintah yang dapat menyediakan makanan tambahan pada akhir pekan.
Selain itu, pemerintah akan memperkenalkan sistem voucher digital yang dapat dipergunakan oleh orang tua pada hari Sabtu untuk membeli makanan bergizi di pasar lokal, sehingga manfaat tetap dirasakan tanpa menambah beban logistik pemerintah.
Keputusan ini juga diiringi dengan audit independen yang akan menilai efektivitas penggunaan dana MBG selama lima tahun terakhir. Hasil audit diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan selanjutnya, termasuk penyesuaian besaran anggaran dan mekanisme distribusi.
Secara keseluruhan, penghapusan MBG pada hari Sabtu merupakan upaya penghematan besar dalam rangka menyeimbangkan defisit anggaran negara. Meskipun demikian, tantangan dalam menjaga kualitas gizi anak dan keberlanjutan mata pencaharian petani tetap menjadi sorotan utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah penghematan tidak menimbulkan efek samping yang lebih besar bagi kelompok rentan.
