Keuangan.id – 20 Mei 2026 | Belakangan ini, Mahkamah Agung (MA) kembali menjadi sorotan publik terkait dengan kasus penganiayaan berat terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Andrie Yunus. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan HAM dan supremasi hukum dalam sistem peradilan militer di Indonesia.
Andrie Yunus, seorang aktivis HAM, menjadi korban penyiraman air keras oleh empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) pada 12 Maret 2026. Kejadian ini menimbulkan kemarahan dan kekecewaan di kalangan masyarakat sipil, yang menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya.
Kasus Andrie Yunus dan Tanggapan Pemerintah
Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, memastikan bahwa oknum TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus akan dijerat dengan hukuman maksimal. Menhan menegaskan bahwa sistem peradilan militer di Indonesia memiliki standar penegakan hukum yang ketat terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit maupun perwira TNI.
Menhan juga mencontohkan adanya perwira tinggi TNI yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup akibat pelanggaran hukum dalam proses peradilan militer. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin di lingkungan TNI tidak memandang pangkat ataupun jabatan.
Reformasi Peradilan Militer dan Perlindungan HAM
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menyerahkan berkas kesimpulan uji materiil UU Peradilan Militer yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini bertujuan untuk menyoroti perlindungan HAM dan supremasi hukum dalam sistem peradilan militer di Indonesia.
Reformasi peradilan militer merupakan langkah penting untuk meningkatkan perlindungan HAM dan supremasi hukum di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM dapat diatasi dengan efektif dan pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) juga melaporkan tiga hakim militer ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik saat menyidangkan kasus penganiayaan berat terhadap Andrie Yunus. Laporan ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil terus memantau dan menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya.
Dalam kasus ini, Deputi KPK juga melaporkan saksi kasus suap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, Linda Susanti, ke Polda Metro Jaya. Laporan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen yang disita penyidik KPK dari rumah Linda.
DPR juga membahas kasus Andrie Yunus dan menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa oknum TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus akan dijerat dengan hukuman maksimal.
Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa perlindungan HAM dan supremasi hukum dalam sistem peradilan militer di Indonesia masih memerlukan perhatian dan reformasi. Dengan demikian, diharapkan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM dapat diatasi dengan efektif dan pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.
