Keuangan.id – 14 April 2026 | Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik setelah Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan secara rinci urgensi pengadaan motor listrik bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengadaan tersebut mencakup total 21.801 unit motor, terdiri atas motor listrik dan konvensional, dengan mayoritas adalah motor listrik buatan dalam negeri. Dadan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari rencana anggaran 2025 yang dirancang khusus untuk memperkuat operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rincian Pengadaan dan Status Realisasi
Menurut data resmi yang dirilis BGN, kontrak pengadaan mencakup 25.644 unit motor, namun hingga batas akhir kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia berhasil menyerahkan 21.801 unit atau sekitar 85,01 persen dari total pesanan. Harga satuan motor listrik ditetapkan sebesar Rp 42 juta, lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp 52 juta. Komponen dalam negeri (TKDN) motor listrik mencapai 48,5 persen, diproduksi di Citeurup, Bogor, Jawa Barat.
Alasan Utama Pengadaan Motor Listrik
- Meningkatkan Mobilitas Kepala SPPG: Motor listrik memberikan solusi transportasi yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan bagi kepala SPPG yang harus berpindah lokasi secara rutin untuk memantau pelaksanaan program MBG.
- Efisiensi Anggaran: Dengan harga per unit yang lebih rendah dibandingkan motor konvensional, pemerintah dapat mengalokasikan dana lebih banyak ke aspek lain program gizi, seperti penyediaan bahan makanan bergizi.
- Dukungan Industri Nasional: Pengadaan motor buatan dalam negeri meningkatkan nilai tambah bagi industri otomotif lokal serta menurunkan ketergantungan pada impor.
- Komitmen pada Lingkungan: Motor listrik menghasilkan emisi nol saat operasional, sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi polusi udara di daerah perkotaan.
Proses Administrasi dan Distribusi
Meskipun motor telah tiba di gudang BGN dan terorganisir rapi dalam kemasan plastik, Dadan menegaskan bahwa unit kendaraan belum didistribusikan kepada penerima. Proses administratif masih berlangsung untuk mengubah motor menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan memastikan setiap kepala SPPG menerima motor sesuai prosedur yang berlaku.
Penanggulangan Isu Anggaran dan Penyalahgunaan
Beberapa spekulasi publik menyebutkan angka pengadaan mencapai 70.000 unit dan nilai anggaran mencapai triliunan rupiah. Dadan Hindayana dengan tegas membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa total realisasi motor listrik adalah 21.801 unit, jauh di bawah angka yang beredar. Seluruh sisa dana yang belum terpakai telah dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme RPATA (Realisasi Penyerahan Aset). Selain itu, BGN menegaskan tidak ada pemborosan dalam pengadaan barang lain seperti laptop, alat makan, maupun jasa event organizer (EO) yang totalnya mencapai Rp 113 miliar, karena penggunaan EO eksternal diperlukan untuk mengelola kegiatan yang kompleks secara terpusat.
Data Pengadaan Motor Listrik
| Item | Jumlah Unit | Harga per Unit (Rp) | TKDN |
|---|---|---|---|
| Motor Listrik | 21.801 | 42.000.000 | 48,5 % |
| Motor Konvensional | ≈ 3.800 | – | – |
Pengadaan motor listrik diproyeksikan selesai pada akhir tahun 2026, setelah proses administrasi selesai dan distribusi ke masing‑masing kepala SPPG selesai. Dadan menambahkan, “Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian.”
Dengan langkah ini, BGN berharap peningkatan mobilitas kepala SPPG akan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas layanan gizi di seluruh wilayah, mempercepat pencapaian target program MBG, serta mendukung agenda pemerintah dalam transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.
Secara keseluruhan, pengadaan motor listrik bukan sekadar pembelian alat transportasi, melainkan bagian penting dari strategi nasional untuk memperkuat jaringan layanan gizi, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan memajukan industri otomotif dalam negeri.
