Keuangan.id – 04 Mei 2026 | Jalan-jalan utama kota Jakarta kembali dipenuhi kendaraan yang melaju dengan kecepatan menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang diperkirakan akan naik pada awal Mei 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa penyesuaian harga RON 92 sedang dibahas secara intensif bersama pelaku swasta. Kebijakan ini diharapkan mengikuti fluktuasi pasar global sesuai regulasi yang telah ditetapkan.
Latar Belakang Kebijakan Penyesuaian Harga
Penyesuaian BBM nonsubsidi tidak terjadi dalam ruang hampa. Kenaikan harga minyak dunia yang melonjak dari US$70 per barel pada APBN 2026 menjadi lebih dari US$110 per barel menambah tekanan pada biaya produksi BBM di dalam negeri. Selain itu, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS memperburuk margin keuntungan produsen, baik BUMN maupun swasta. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian ESDM mengeluarkan keputusan yang memisahkan skema harga BBM subsidi dan BBM komersial, memberi kebebasan kepada badan usaha untuk menentukan harga jual eceran.
Data Harga BBM Nonsubsidi Terkini
Berikut rangkaian harga BBM nonsubsidi yang tercatat di beberapa jaringan SPBU per 2 Mei 2026:
- RON 92 (Pertamina): Rp12.300 per liter (tetap sejak 18 April 2026)
- RON 92 (Swasta – VIVO & BP): Rp12.390 per liter
- Diesel Primus (VIVO): Rp30.890 per liter (naik dari Rp14.610)
- Diesel Ultimate (BP): Rp30.890 per liter (naik dari Rp25.560)
- Pertamax Turbo (Pertamina): Rp19.400 per liter
- Pertamax Green (Pertamina): Rp12.800 per liter
- Dexlite (Pertamina): Rp23.600 per liter
- Pertamina Dex (Pertamina): Rp23.900 per liter
Data ini menegaskan adanya ketimpangan antara harga bensin (RON 92) yang relatif stabil dan diesel yang mengalami lonjakan signifikan. Kondisi ini menambah beban logistik bagi sektor transportasi barang, yang pada gilirannya berpotensi menekan daya beli konsumen akhir.
Pernyataan Pejabat dan Pakar
Menteri Bahlil menegaskan, “Jika perhitungan teknis dan kondisi pasar menunjukkan kebutuhan penyesuaian harga RON 92, maka hal itu wajar dalam mekanisme bisnis energi nonsubsidi.” Ia menambahkan bahwa dialog dengan pelaku swasta terus berlanjut untuk mencari titik keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan masyarakat.
Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi adalah langkah logis. “Masyarakat sudah memahami bahwa harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar. Tanpa penyesuaian, perusahaan dapat mengalami kerugian,” ujarnya. Herry menyoroti bahwa faktor utama meliputi harga minyak dunia, kurs mata uang, serta kebijakan regulasi yang mengizinkan badan usaha menentukan harga jual.
Trubus Rahadiansyah, analis kebijakan publik Universitas Trisakti, menambah bahwa transparansi komunikasi sangat penting. “Jika Pertamina dan swasta melakukan penyesuaian, harus ada sosialisasi yang jelas agar masyarakat tidak panik,” kata Trubus.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Kenaikan BBM nonsubsidi berpotensi menimbulkan beberapa dampak utama:
- Inflasi: Harga transportasi dan logistik yang naik dapat memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
- Daya Beli: Konsumen rumah tangga mungkin harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk bahan bakar, mengurangi pengeluaran untuk barang dan jasa lainnya.
- Pergeseran Konsumsi: Kenaikan RON 92 dapat mendorong sebagian pengguna beralih ke BBM subsidi, menambah beban subsidi pemerintah.
- Kompetisi Industri: Perbedaan harga antara BUMN dan swasta dapat memicu persaingan harga di tingkat eceran.
Studi yang diterbitkan dalam Jurnal JIKB memperkirakan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi dapat menurunkan daya beli riil masyarakat secara signifikan jika tidak diimbangi dengan kebijakan penyangga ekonomi.
Langkah Pemerintah ke Depan
Pemerintah melalui Kementerian ESDM berkomitmen untuk terus memantau pasar internasional dan menyesuaikan kebijakan harga sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Keputusan Menteri No.245.K/MG.01/MEM.M/2022. Selain itu, diharapkan adanya koordinasi yang lebih erat antara regulator, BUMN, dan pelaku swasta untuk memastikan stabilitas pasokan dan menghindari lonjakan harga yang terlalu tajam.
Secara keseluruhan, proses kenaikan BBM nonsubsidi mencerminkan dinamika pasar energi global yang memaksa pemerintah dan pelaku industri menyesuaikan diri. Dengan kebijakan yang tepat dan komunikasi yang transparan, diharapkan dampak negatif dapat diminimalisir, sementara sektor energi tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan.
